Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 11 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif, Senin 12 Agustus 2024.

Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Marsin Amato alias Ongku dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Kronologi bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Korban bernama Idrak Mulane hendak pergi bekerja ke lokasi tambang yang berada di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi DM 3358 DH. Sesampainya di lokasi tambang, korban memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir lokasi tambang dan langsung pergi untuk bekerja.

Pada keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WITA, Tersangka Marsin Amato alias Ongku hendak bekerja di tambang. Sebelum bekerja, tersangka beristirahat terlebih dahulu di tempat parkiran motor sambil menduduki motor milik korban.

Selanjutnya, Tersangka melihat kontak sepeda motor milik korban dalam posisi menyala (on) namun tidak ada kunci yang terpasang di kontak sepeda motor tersebut. Pada saat itu tersangka berinsiatif menyalakan sepeda motor milik korban dengan cara menginjak starter kaki sepeda motor dan motor tersebut bisa menyala.

Tanpa berpikir panjang, tersangka langsung membawa sepeda motor milik korban menuju ke Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Di sana ia menjual sepeda motor curian tersebut kepada saksi Ucon Ibrahim dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian, uang hasil penjualan motor milik korban digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Akibat perbuatan tersangka tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arjuna Meghanada Wiritanaya, bersama Kasi Pidum Lulu Marluki, serta Jaksa Fasilitator Aditya Wibowo, menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Korban. Setelah itu, Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh tersangka dihentikan.

Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Sofyan S, sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Plt. Kajati Gorontalo tersebut lalu mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum. Permohonan tersebut pun disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Senin, 12 Agustus 2024.

3. Tersangka Ninis Sulastri binti Ahmad dari Kejaksaan Negeri Banyuasin, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

4. Tersangka Rian Gusti Pratama bin Nalmalion dari Kejaksaan Negeri Banyuasin, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

5. Tersangka Ferly Meisyah bin Maldi dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Pengancaman.

6. Tersangka Lidan Budihartono bin Adiar dari Kejaksaan Negeri Seluma, yang disangka melanggar Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) atau Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

7. Tersangka Zaipi Eprizon bin Syabana dari Kejaksaan Negeri Seluma, yang disangka melanggar Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) atau Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

8. Tersangka Agus Jalil bin Abdul Latif dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

9. Tersangka Margo bin Sawiyo dari Kejaksaan Negeri Majalengka, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

10. Tersangka Cevi bin (Alm) Makarim dari Kejaksaan Negeri Garut, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.