Menurut Jaksa Agung, program Jaga Desa, yang membangun kesadaran hukum dengan mengoptimalkan peran Intelijen Kejaksaan, sangat bermanfaat dalam mengawal pembangunan desa dan menciptakan keharmonisan dan kedamaian masyarakat sebagai tujuan hukum yang hakiki.

“Bila sudah terwujud keharmonisan dan kedamaian penegak hukum itu ke depan tidak diperlukan lagi,” tutur Jaksa Agung.

“Membangun sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil, yaitu desa,” tutur Jaksa Agung.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan, pendampingan pengelolaan Dana Desa dengan program Jaga Desa bisa mengontrol pembangunan desa tanpa penyimpangan.

Ketut mendorong pemanfaatan Rumah Restoratif, yang dibangun untuk penerapan restorative justice, menjadi tempat penyelesaian konflik di desa sehingga tidak ada lagi perkara di masyarakat masuk ke pengadilan. Konflik di tengah masyarakat bisa diselesaikan lewat restorative justice melalui mediasi menggunakan kearifan lokal (local genius).

Program Jaga Desa yang diinisiasi Kapuspenkum akan menjadi program unggulan Kejaksaan dan menjadi Aksi Nasional. Program ini dapat membantu pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk membangun karakter bangsa yang taat hukum dan mendapat kepercayaan publik karena program humanis yang dirasakan masyarakat.