Permohonan empat perkara tersebut diajukan oleh tiga Kejaksaan Negeri

keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa

Kesepuluh perkara melibatkan 15 orang tersangka dengan berbagai perkara kasus mulai dari pencurian, penganiayaan, KDRT, hingga pelanggaran lalu lintas

Adapun kasus lainnya adalah penganiayaan, pencurian dan penggelapan.

Perkara lainya yakni penganiayaan, pencurian, penggelapan dan KDRT.

Kasus-kasus ini menyeret 36 tersangka dengan 5 di antaranya sudah meninggal dunia

Berikut alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka.

Penipuan bermula saat pedagang meminjam uang Rp5 juta namun tak kunjung dikembalikan.

Ke-10 perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif tersebut diusulkan oleh 7 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan satu cabang Kejari

Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penadahan sepeda motor seharga Rp2 juta yang dilakukan tersangka di Aceh

Dua perkara ini berasal dari satuan kerja Kejari Gowa dan Kejari Wajo.

Tiga tersangka pelaku pengeroyokan adalah ayah dan dua anaknya terhadap seorang penghuni kontrakan

Keempat perkara tersebut berasal dari pengajuan tiga Kejaksaan Negeri

Ke-10 perkara tersebut merupakan permohonan dari 8 Kejaksaan Negeri

Selain kasus penadahan, ada juga kasus kecelakaan lalu lintas.

Satu perkara tidak dikabulkan permohonannya karena tindakan tersangka bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Lima perkara yang disetujui tersebut berasal dari usulan 5 Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejati Jatim

Ke-10 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice tersebut berasal dari Kejaksaan Tinggi di empat provinsi.

Persetujuan pengajuan dalam perkara tindak pidana narkotika itu diberikan oleh JAM-Pidum Kejagung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana

Selain perkara penadahan, kasus lainnya seputar perkara penganiayaan serta kekerasan dalam rumah tangga

JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif

Program RJ Multi Guna diharapkan bisa membantu pelaku tindak pidana yang kasusnya dihentikan lewat restorative justice bisa kembali berdaya

JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)

Kejaksaan Negeri Lubuklinggau memproses perkara tabrakan sepeda motor hingga menyebabkan kematian melalui mekanisme keadilan restoratif