Follow
Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 9 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme restorative justice (keadilan restoratif) pada Kamis, 19 Desember 2024.
Kesembilan permohonan restorative justice yang disetujui tersebut merupakan perkara yang sebelumnya ditangani oleh 8 Kejaksaan Negeri (Kejari).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum mengatakan salah satu perkara yang disetujui yaitu terhadap Tersangka Hidayat Fahmi bin Ardiani dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
Tersangka disangka melanggar Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan Subsidair Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
Kasus ini bermula ketika Rahmita binti Hadlianyah, istri dari pemilik usaha Istana Ayam Potong Hana Lisa, menerima pesanan ayam potong sebanyak 60,25 Kilogram (Kg) senilai Rp 2,35 juta dari Wajiah binti Andarun pada 19 Oktober 2024. Keesokan harinya, tersangka Hidayat diperintahkan mengantarkan pesanan tersebut ke rumah pembeli di Desa Penda Asam, Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kasus ini bermula ketika Rahmita binti Hadlianyah, istri dari pemilik usaha Istana Ayam Potong Hana Lisa, menerima pesanan ayam potong sebanyak 60,25 Kilogram (Kg) senilai Rp 2,35 juta dari Wajiah binti Andarun pada 19 Oktober 2024. Keesokan harinya, tersangka Hidayat diperintahkan mengantarkan pesanan tersebut ke rumah pembeli di Desa Penda Asam, Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Usai menyerahkan pesanan beserta nota pembelian, tersangka menerima uang hasil transaksi senilai Rp2,35 juta. Setelah tugas diselesaikan, Tersangka pulang ke rumah dan muncul niat memakai uang tersebut dengan menyimpannya di e-Wallet.
Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli Sembako, susu anak, dan membantu mambayar utang orang tua.
Saat pemilik usaha menanyakan uang hasil penjualan ayam potong, Tersangka tidak kunjung menyetorkannya sampai 23 Oktober 2024. Mengetahui perbuatan tersebut, pemilik usaha melaporkan tersangka ke Polsek Dusun Selatan.
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Dr. Dino Kriesmiardi, S.H., M.H., Kasi Pidum Sya'bun Na'im, S.H., serta Jaksa Fasilitator Sya'bun Na'im, S.H., Rendy Bahar Putra, S.H., M.H., I Made Bayu Hadi Kusuma Widjaya, S.H., dan Dwi Suryo Wibowo, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Dalam proses perdamaian, Tersangka diminta untuk mengganti biaya kerugian kepada Saksi Korban sebesar Rp 2,35 juta. Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Saksi Korban yang selanjutnya meminta proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.
Selain kasus penggelapan dari Kejari Barito Selatan, JAM-Pidum juga menyetujui 8 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu:
1. Tersangka Indah Komalayanti Ode alias Indah binti La Ode Muhammad dari Kejaksaan Negeri Baubau, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka Nur Fadilah alias Dila binti Irwan Samad dari Kejaksaan Negeri Baubau, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Tersangka Piqi Sahriar dari Kejaksaan Negeri Karangasem, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4. Tersangka Misdi Santoso alias Hasan bin Jumain dari Kejaksaan Negeri Seruyan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
5. Tersangka Maspil Yadi bin H. Husrani (Alm) dari Kejaksaan Negeri Murung Raya, yang disangka melanggar Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka Misdi Santoso alias Hasan bin Jumain dari Kejaksaan Negeri Seruyan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
5. Tersangka Maspil Yadi bin H. Husrani (Alm) dari Kejaksaan Negeri Murung Raya, yang disangka melanggar Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
6. Tersangka Wahyudin bin Mikrat (Alm) dari Kejaksaan Negeri Katingan, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
7. Tersangka Robin Anhar alias Robin bin Nasrul dari Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan jo. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
8. Tersangka Marlina binti Bagana dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
7. Tersangka Robin Anhar alias Robin bin Nasrul dari Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan jo. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
8. Tersangka Marlina binti Bagana dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
Alasan Persetujuan Restorative Justice
Menurut Kapuspenkum, persetujuan restorative justice diberikan JAM-Pidum diberikan berdasarkan kepada 9 alasan. Adapun alasan itu adalah telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka dan korban, tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, tersangka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Alasan lainnya adalah proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; pihak yang bersengketa setuju tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan; pertimbangan psikologis; dan masyarakat merespons positif.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,”
ujar JAM-Pidum.
Reporter
- Syahid latif
Rekomendasi
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Serahkan 216.997,75 Ha Lahan Sawit Hasil Penguasaan Kembali Satgas PKH kepada Menkeu dan BUMN
Kamis, 27 Mar 2025 10:03 WIB
Lahan ratusan ribu hektare itu selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma, BUMN sektor perkebunan
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah Pertamina, 3 Diantaranya Menjabat Dirut
Sabtu, 22 Mar 2025 10:00 WIB
Salah satu saksi yang diperiksa adalah Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak berinisial GRJ
Baca Selengkapnya
JAM-Pidum
JAM-Pidum Apresiasi Sinergi Solid Kejaksaan dan Babinkum TNI yang Selamatkan Aset Negara Senilai Rp10 Triliun
Jumat, 21 Mar 2025 16:15 WIB
Sinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Buka Puasa Bersama Kejagung, Jaksa Agung Ingatkan 3 Nilai Penting Puasa Buat Insan Adhyaksa
Jumat, 21 Mar 2025 08:04 WIB
Jaksa Agung mengingatkan ada 3 nilai penting dalam puasa yang bisa diterapkan para Jaksa dalam menjalankan tugasnya.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Burhanuddin
Kelola Anggaran Triliunan Rupiah, Kejaksaan Agung Kawal Program Badan Gizi Nasional Agar Tepat Kelola dan Sasaran
Kamis, 20 Mar 2025 19:05 WIB
Selain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Kejagung Menyetujui 26 Permohonan Restorative Justice
Kamis, 20 Mar 2025 18:04 WIB
Selain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Kamis, 20 Mar 2025 16:15 WIB
Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa Karo Hukum Kemendag Sebagai Saksi Perkara Impor Gula
Kamis, 20 Mar 2025 14:30 WIB
Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait perkara impor gula
Baca Selengkapnya
Program Humanis Kejaksaan
Sedia Ribuan Paket, Jaksa Agung Berharap Bazar Ramadan Jadi Agenda Tahunan Kejagung
Rabu, 19 Mar 2025 19:40 WIB
Bazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Baca Selengkapnya
Jaga Desa
JAM-Intel Kejagung Tegaskan Program Jaga Desa Hadir untuk Cegah Pelanggaran Hukum
Rabu, 19 Mar 2025 16:00 WIB
Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun
Rabu, 19 Mar 2025 12:01 WIB
Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejaksaan RI Periksa Dirut PT Makassar Tene Sebagai Saksi Perkara Impor Gula Kemendag
Rabu, 19 Mar 2025 11:00 WIB
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung sebelumnya telah menahan salah satu direksi PT Makassar Tenne berinisial TSEP.
Baca Selengkapnya
