Kapuspenkum mengungkapkan, beberapa pertimbangan dari penuntut umum di antaranya berkaitan dengan kerugian perekomian negara dan pembebanan uang pengganti yang tidak dikenakan ke beberapa terdakwa. "Itu salah satu nanti yang akan di poin-poin akan dimasukkan dalam memori banding," ungkapnya.

Selain dua pertimbangan tersebut, Kapuspenkum juga menyampaikan vonis pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan kepada beberapa terdakwa akan menjadi salah satu poin yang dimasukkan dalam memori banding.

Diketahui, Kejagung telah mengajukan banding pada Jumat (27 Februari 2026) atau satu hari setelah vonis dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan 9 orang terdakwa  terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Para terdakwa terlibat dalam penyimpangan hulu hingga hilir di tata Kelola minyak PT Pertamina yang terbagi dalam tiga klister utama, yaitu klaster minyak mentah, impor BBM, sewa kapal, dan sewa terminal BBM.

Pada sidang klaster pertama, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 9 tahun kepada terdakwa Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan dan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Maya Kusuma.

Sementara Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga Edward Corne periode 2023-2025, dijatuhkan vonis pidana penjara 10 tahun.