Better experience in portrait mode.
Terdakwa Nadiem Makarim dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek

Putusan Lengkap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Terhadap Terdakwa Nadiem Makarim Perkara Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudirstek

Selasa, 30 Jun 2026 18:56 WIB

STORY KEJAKSAAN - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  

Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.

Majelis Hakim dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Nadiem Makarim terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis ini, Majelis Hakim menetapkan 10 amar putusan terhadap Terdakwa Nadiem Makarim. Kesepuluh amar putusan itu adalah:

Putusan Lengkap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Terhadap Terdakwa Nadiem Makarim Perkara Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudirstek

1. Menyatakan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair.  

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair. 

Pidana Denda Rp1 Miliar

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000 yang harus dibayar dalam jangka waktu selama 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama selama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelang kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 
 

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809.597.125.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh. Sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 mei 20026 diperhitungkan 1/3 sesuai dengan ketentuan undang undang. 

Putusan Lengkap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Terhadap Terdakwa Nadiem Makarim Perkara Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudirstek

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Jurist Tan (Daftar Pencarian Orang) barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka juristan daftar pencarian orang.

10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7500.

Tanggapan JPU

Menanggapi putusan Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, JPU Corneles Geeb Paulus menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan hari ini merupakan refleksi nyata dari penegakan supremasi hukum di Indonesia, di mana hukum bertindak sebagai panglima tertinggi tanpa memandang latar belakang seseorang.

JPU Corneles Geeb Paulus

“Hukum yang adil tidak boleh memandang bulu, jabatan, atau status sosial, entah seseorang merupakan mantan menteri, menteri aktif, tokoh agama, maupun figur publik,” imbuh JPU. 

Pihak JPU juga menambahkan bahwa segala bentuk tekanan atau upaya untuk mempengaruhi proses hukum terbukti tidak mempan karena keadilan telah ditegakkan secara terang benderang dalam persidangan ini.

Tim JPU pada perkara korupsi pengadaan Chromebook
Reporter
  • Syahid Latif
FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum
FGD Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, Jaksa Agung Tekankan Transformasi Penegakan Hukum Sabtu, 21 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Kota Tasikmalaya Tetapkan Mantan Ketua HIMPAUDI Sebagai Tersangka Perkara Korupsi Dana Hibah PAUD Rp569,34 Juta
Kejari Kota Tasikmalaya Tetapkan Mantan Ketua HIMPAUDI Sebagai Tersangka Perkara Korupsi Dana Hibah PAUD Rp569,34 Juta Sabtu, 21 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang Saksi dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang Saksi dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Jumat, 20 Nov 2026 23:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih, Kerugian Negara Diperkirakan Rp1,27 Miliar
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih, Kerugian Negara Diperkirakan Rp1,27 Miliar Jumat, 20 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Kemenhut Terkait Penyidikan Perkara Perkebunan PT PSMI dan Tambang Batubara PT CCM
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Kemenhut Terkait Penyidikan Perkara Perkebunan PT PSMI dan Tambang Batubara PT CCM Kamis, 19 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi dari Perusahaan Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi dari Perusahaan Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel Kamis, 19 Nov 2026 22:12 WIB

Baca Selengkapnya
Tetapkan 4 Orang Tersangka, Kejari Lubuk Linggau Bongkar 2 Perkara Dugaan Korupsi yang menyebabkan Kerugian Negara Rp1,59 Miliar
Tetapkan 4 Orang Tersangka, Kejari Lubuk Linggau Bongkar 2 Perkara Dugaan Korupsi yang menyebabkan Kerugian Negara Rp1,59 Miliar Kamis, 19 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan Tersangka Baru Perkara  Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Progres Fisik 0% Padahal Sudah Dicairkan Rp2,4 Miliar
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Progres Fisik 0% Padahal Sudah Dicairkan Rp2,4 Miliar Kamis, 19 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Kembali Periksa Saksi Inisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte Ltd Sebagai Saksi Perkara  KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Kejagung Kembali Periksa Saksi Inisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte Ltd Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 18 Nov 2026 23:08 WIB

Baca Selengkapnya
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 18 Nov 2026 22:17 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan Rabu, 18 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Rabu, 18 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Rabu, 18 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Rabu, 18 Nov 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan  Kasus Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan Kasus Perkebunan PT PSMI Selasa, 17 Nov 2026 23:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS  Periksa Saksi dari 2 PT BSJ dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
JAM PIDSUS Periksa Saksi dari 2 PT BSJ dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Selasa, 17 Nov 2026 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu Selasa, 17 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara Senin, 16 Nov 2026 22:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Senin, 16 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara Jumat, 13 Nov 2026 22:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 12 Nov 2026 22:45 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo Kamis, 12 Nov 2026 21:45 WIB

Baca Selengkapnya