STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan masing-masing satu orang saksi terkait dua perkara dugaan tindak pidana korupsi pada hari yang bersamaan (Selasa, 17 November 2026) di Gedung Bundar JAM PIDSUS Jakarta.
Dua kasus yang disidik itu adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009-2024.
Sementara satu kasus lainnya adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V Provinsi Lampung.
Mengutip keterangan resmi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, tim penyidik masing-masing menghadirkan satu orang saksi untuk dua perkara yang tengah ditanganinya tersebut.
Pada perkara dugaan korupsi KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi, saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangan adalah inisial ZA dari PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Setelah satu bulan paska penggeledahan dilakukan penyidik JAM PIDSUS di 6 lokasi di Jakarta dan Bekasi, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara KSO PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP tahun 2009-2024 itu.
Usai dilakukan penggeledahan, penyidik JAM PIDSUS bergerak cepat dengan mengumpulkan informasi dan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui perkara tersebut. Selain dari pihak yang terkait KSO, Kejagung juga memeriksa saksi-saksi di antaranya dari penyelenggara negara di Pemerintah Kota Bekasi.
Sementara dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI, penyidik JAM PIDSUS meminta keterangan saksi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung berinisial NT.
Diketahui, perkara ini diambil alih oleh penyidik JAM PIDSUS Kejagung dari Kejaksaan Tinggi Lampung dalam keterangan pers yang disampaikan September 2026 lalu. Langkah itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada JAM PIDSUS Nomor: Prin-46/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 14 Juli 2026 jo. Nomor: Prin-119a/F.2/ Fd.2/08/2026 tanggal 26 Agustus 2026
Dalam proses penyidikan Tim Penyidik telah menemukan fakta adanya perbuatan melawan hukum yakni melakukan penanaman perkebunan tebu oleh PT. PSMI di areal Kawasan hutan yang dikelola oleh PT INHUTANI V Provinsi Lampung yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
Dalam perkembangannya, Tim Penyidik JAM PIDSUS telah menerima penyerahan secara sukarela PT PSMI berupa uang sebesar Rp1.003.184.000.000 dan USD 166.000 terkait perkara tersebut.
Kapuspenkum menegaskan pemeriksaan masing-masing satu orang saksi pada dua perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik JAM PIDSUS dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ujar Kapuspenkum.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id