STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lintas institusi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta dalam rangka penyidikan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020. Pemeriksaan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung tersebut digelar pada Rabu, 11 November 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dalam keterangan resminya mengungkapkan sebanyak delapan orang saksi hadir memenuhi panggilan penyidik JAM PIDSUS untuk diminta keterangan.
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum.
Para Saksi yang Diperiksa
Adapun saksi-saksi dari pihak swasta yang diperiksa kali ini adalah inisial YHP dan saksi berinisial G dari PT CNI yang perusahaan serta salah satu direktur utamanya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara dari BUMN yang dipanggil untuk memberi keterangan adalah inisial DA dari PT Sucofindo.
Penyidik JAM PIDSUS juga menghadirkan sejumlah saksi dari institusi pemerintahan yang tugasnya dinilai berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020.
Para saksi itu adalah inisial GSS, AAS, dan HAW dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), MTR dari Kementerian Perhubungan, dan MPD dari Kementerian Keuangan.
Selama proses penyidikan perkara ini, Kapuspenkum menegaskan bahwa penyidik JAM PIDSUS menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Tim Penyidik JAM PIDSUS dalam penyidikan perkara ini menemukan fakta bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, PT CNI yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi terintegrasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sultra secara melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban DMO (domestic market obligation).
Dari hasil penyidikan juga diketahui PT CNI dalam melakukan uji kadar nikel secara melawan hukum meminta minta NRH, selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari, untuk menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel.
Berbekal dokumen fiktif tersebut, MT selaku Sekjen Kementerian ESDM periode tahun 2013-2017 bersama-sama dengan BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM secara melawan hukum memenuhi permintaan pihak PT CNI tersebut.
Padahal PT CNI belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan syarat dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor.
Usai mengantongi surat rekomendasi izin ekspor tersebut, PT CNI meminta MRI dan NR selaku Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan WIUP Mineral Logam Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKB. "Sehingga persetujuan RKB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor," jelas Kapuspenkum.
Terima Uang dari PT CNI
Ditambahkan Kapuspenkum bahwa para penyelenggara negara yang telah memenuhi permintaan pihak PT CNI dalam pengurusan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut secara melawan hukum menerima sejumlah uang dari PT CNI
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan para tersangka bersama dengan pihak PT CNI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp401.653.737.469,69.
Para tersangka disangka telah melanggar kesatu primer pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP, subsidair pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penyidik juga menerapkan sangkaan kedua Pasal 12 huruf a dan/atau ketiga Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, atau keempat Pasal 606 ayat 2 junto pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Follow
Rekomendasi
