STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 atas nama Tersangka BB.

Upaya tersebut dilakukan setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, S.H., M.H., resmi menolak untuk seluruhnya permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin selaku Pemohon terhadap Kejati sebagai Termohon dalam sidang pembacaan putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Pra/2026/PN Mks di PN Makassar, Senin 9 November 2026.

Menurut Soetarmi, putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah.

Apresiasi juga diberikan kepada Tim Jaksa Kuasa Termohon yang telah bekerja keras mempertahankan argumen hukum dan mematahkan seluruh dalil Pemohon selama persidangan berlangsung. 

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tunggal Arwana menerangkan bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum yang pemeriksaannya dibatasi secara ketat pada aspek formil. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan karena telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 

Selain itu, mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dalam menilai alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya, titik tekannya terletak pada substansi keterangannya yang baru, bukan pada orangnya (person).

Lebih lanjut, Hakim Tunggal menguraikan bahwa Termohon telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka.