STORY KEJAKSAAN - Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan ini diisi dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII atas penulisan buku yang dinilainya mampu menghadirkan perspektif Kejaksaan secara utuh, tidak hanya memberikan apresiasi tetapi juga menyampaikan kritik ketika diperlukan. Hal itu pula yang menjadi salah satu alasannya bersedia memberikan pengantar dalam buku tersebut. 

Jaksa Agung turut mengapresiasi Pengurus Pusat Persaja yang telah menggagas forum tersebut. Ia berharap Forum Literasi Hukum Persaja dapat menjadi awal dari sebuah tradisi literasi dan diskusi hukum yang berkelanjutan, bukan sekadar sebuah acara, sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan dalam menghadapi perkembangan hukum pidana Indonesia. 

Selain itu, Jaksa Agung menyampaikan bahwa sejak 2 Januari 2026 bangsa Indonesia memasuki babak baru hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, setelah lebih dari empat dekade jaksa berpedoman pada hukum acara pidana tahun 1981. 

Menurut Jaksa Agung keadilan restoratif yang kini memiliki landasan undang-undang dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara, serta Perjanjian Penundaan Penuntutan Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk perkara pidana korporasi. Menurutnya, “setiap perluasan kebijaksanaan selalu datang bersama perluasan tanggung jawab.”

Jaksa Agung menegaskan DPA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, “bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana”. Penerapannya tidak boleh tertutup dan tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pribadi pengurus korporasi. 

Jaksa Agung juga meluruskan pesan “Work in Silence, Let Success Speak” yang kerap disalahartikan sebagai anjuran bekerja tertutup. “Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Namun, bekerja dalam senyap bukan berarti bekerja secara tertutup,” Ujar Jaksa Agung.

Ia menegaskan bahwa literasi hukum merupakan kompetensi inti jaksa dalam menyusun surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding.  “Bekerja dalam senyap tidak berarti mengesampingkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” tegas Jaksa Agung.

Pada aspek pemulihan, Jaksa Agung menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku. Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, lebih dari enam juta hektare kawasan hutan telah dikuasai kembali oleh negara.

“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” ujarnya. Ia juga mengingatkan perlunya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis.

Soal integritas, Jaksa Agung menegaskan, “Institusi yang berumur panjang adalah institusi yang berani membersihkan rumahnya sendiri.” Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di tubuh Kejaksaan.

Menutup sambutan, Jaksa Agung meminta Persaja menjadikan forum ini program berkelanjutan dan menyampaikan catatan hasil diskusi kepadanya sebagai bahan perumusan kebijakan. “Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya. Ia berpesan agar jaksa “tenang di permukaan, tetapi tidak pernah berhenti bekerja di bawahnya”, lalu membuka forum secara resmi.