STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013 hingga 2025.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026 setelah dilakukan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) pada Jumat, 6 November 2026.
Sebelum menetapkan tersangka, Tim Penyidik memperoleh keterangan dari 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Selain penetapan tersangka, Tim Penyidik dengan pendampingan Tim Forensik Digital menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK di Sultra dalam penyidikan perkara yang sama pada Senin, 9 November 2026.
Keenam lokasi penggeledahan dari perusahaan diduga terafiliasi dengan AK itu adalah dua Kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, dua Kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, Tim Penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
KEJAKSAAN AGUNG
Penyidikan perkara ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 jo. Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Tim Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. Dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Tim Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan. Perusahaan juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan. Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara.
"Tim Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli telah diterbitkan," ujar Kapuspenkum.
Atas perbuatannya, sangkaan terhadap Tersangka Korporasi PT BSJ merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
Kesatu Primair Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Atau Kedua Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Atau Ketiga Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id