STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020 pada Jumat 13 November 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya menyampaikan penyidik JAM PIDSUS memeriksa tiga orang saksi yang hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.
Seperti pemeriksaan dalam dua hari terakhir, Penyidik JAM PIDSUS terus menggali keterangan dari instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan tata kelola komoditas nikel yang menyeret PT CNI sebagai tersangka korporasi.
Saksi penyelenggara negara yang diperiksa kali ini berasal dari Kementerian Perdagangan berinisial B dan seorang saksi inisial T dari Kementerian Kehutanan.
Selain dari instansi pemerintah, penyidik JAM PIDSUS juga memeriksa seorang saksi dari kalangan swasta berinisial AK. Saksi tersebut berasal dari PT AKAGC.
Menurut Kapuspenkum, pemeriksaan ketiga orang saksi tersebut oleh penyidik JAM PIDSUS dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," tegas Kapuspenkum.
Kronologis Perkara
Tim Penyidik JAM PIDSUS dalam penyidikan perkara ini menemukan fakta bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, PT CNI yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi terintegrasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sultra secara melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban DMO (domestic market obligation).
Dari hasil penyidikan juga diketahui PT CNI dalam melakukan uji kadar nikel secara melawan hukum meminta minta NRH, selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari, untuk menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel.
Berbekal dokumen fiktif tersebut, MT selaku Sekjen Kementerian ESDM periode tahun 2013-2017 bersama-sama dengan BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM secara melawan hukum memenuhi permintaan pihak PT CNI tersebut.
Padahal PT CNI belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan syarat dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor.
Usai mengantongi surat rekomendasi izin ekspor tersebut, PT CNI meminta MRI dan NR selaku Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan WIUP Mineral Logam Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKB.
"Sehingga persetujuan RKB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor," jelas Kapuspenkum.
Ditambahkan Kapuspenkum bahwa para penyelenggara negara yang telah memenuhi permintaan pihak PT CNI dalam pengurusan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut secara melawan hukum menerima sejumlah uang dari PT CNI
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan para tersangka bersama dengan pihak PT CNI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp401.653.737.469,69.
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara
Follow
Rekomendasi
