STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menghadirkan saksi-saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT CNI, dan PT Sucofindo
Berbeda dengan sehari sebelumnya, pemeriksaan yang berlangsung Kamis, 12 November 2026 tidak menghadirkan saksi dari kementerian lain terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai 2020.
Saksi yang Diperiksa
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya menyampaikan penyidik JAM PIDSUS memeriksa 5 orang saksi yang hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.
Dari kelima saksi tersebut sebanyak tiga orang berasal dari Kementerian ESDM dengan inisial masing-masing IPA, YS, dan YB.
Sementara dari pihak PT CNI, penyidik JAM PIDSUS meminta keterangan dari saksi berinisial AW. Saksi kelima yang dihadirkan Kejagung adalah inisial SH selaku pihak dari PT Sucofindo.
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum.
Selama proses penyidikan perkara ini, Kapuspenkum menegaskan bahwa penyidik JAM PIDSUS menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Tim Penyidik JAM PIDSUS dalam penyidikan perkara ini menemukan fakta bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, PT CNI yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi terintegrasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sultra secara melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban DMO (domestic market obligation).
Dari hasil penyidikan juga diketahui PT CNI dalam melakukan uji kadar nikel secara melawan hukum meminta minta NRH, selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari, untuk menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel.
Berbekal dokumen fiktif tersebut, MT selaku Sekjen Kementerian ESDM periode tahun 2013-2017 bersama-sama dengan BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM secara melawan hukum memenuhi permintaan pihak PT CNI tersebut.
Padahal PT CNI belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan syarat dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor.
Usai mengantongi surat rekomendasi izin ekspor tersebut, PT CNI meminta MRI dan NR selaku Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan WIUP Mineral Logam Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKB. "Sehingga persetujuan RKB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor," jelas Kapuspenkum.
Terima Uang dari PT CNI
Ditambahkan Kapuspenkum bahwa para penyelenggara negara yang telah memenuhi permintaan pihak PT CNI dalam pengurusan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut secara melawan hukum menerima sejumlah uang dari PT CNI
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan para tersangka bersama dengan pihak PT CNI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp401.653.737.469,69.
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo
Follow
Rekomendasi
