STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Negeri Halmahera Utara (Kejari Halut) menetapkan dan melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024.
Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 11 November 2026 itu adalah inisial HB selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur dan YS selaku Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara, Rahmat, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara, khususnya dana hibah keagamaan, agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami jaksa akan menjaga agar dana hibah dapat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rahmat.
Perkara ini bermula saat Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur. Anggaran tersebut disalurkan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 149/NPHD/MALUT/2024.
Dari hasil penyidikan, dana tersebut dalam pelaksanaannya diduga dikuasai dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Kedua tersangka juga diduga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/87/LH-PKKN/INSPEKTORAT/2026 tertanggal 4 September 2026, dugaan penyimpangan dana hibah pembangunan masjid tersebut telah menyebabkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 223.823.300.
Atas perbuatannya, penyidik Kejari Halmahera Utara menjerat kedua tersangka dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Keduanya juga disangkakan dengan Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor. Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda kategori II hingga kategori VI.
Usai penetapan tersangka, penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 11 November sampai dengan 30 November 2026 di Rumah Tanahan Negara guna kepentingan penyidikan.
Tim penyidik akan terus mendalami perkara ini serta mengimbau masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menunggu proses hukum yang berlaku.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id