STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) terus menggali keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui atau bisa memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020.
Upaya tersebut dilakukan penyidik JAM PIDSUS dengan melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 5 orang saksi pada Senin 9 November 2026.
Mengutip keterangan tertulis Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, penyidik JAM PIDSUS pada pemeriksaan kali ini menghadirkan para saksi dari tiga Kementerian dan satu orang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Para Saksi yang Diperiksa
Adapun satu orang saksi dari BUMN yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya adalah inisial DJ selaku Verifikator PT Sucofindo.
Sementara empat orang saksi dari institusi pemerintah yang diminta keterangan adalah inisial MG dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), H dam HSR yang merupakan pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan MCR dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,"
ujar Kapuspenkum.
KEJAKSAAN AGUNG
Selain dari tiga kementerian tersebut, penyidik JAM PIDSUS juga pernah meminta keterangan seorang saksi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu, 4 November 2026. Saksi yang diperiksa itu adalah inisial ON. Sementara pada 26 Oktober 2026, Kejagung memeriksa saksi berinisial YV dari kementerian yang sama.
Menurut Kapuspenkum, proses penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola nikel tahun 2017-2020 selama ini dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Seperti diketahui, penyidik JAM PIDSUS baru-baru ini telah menetapkan satu orang tersangka baru berinisial DS terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020. Dengan demikian total jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi 6 orang dengan salah satunya adalah PT CNI sebagai Tersangka Korporasi.
Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 116 orang saksi dan 3 orang ahli, penyitaan 143 dokumen serta barang bukti lainnya yang telah mendapatkan persetujuan Penetapan dari Pengadilan Negeri, penggeledahan di beberapa lokasi yakni Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Selatan serta hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP.
Ditambahkan Kapuspenkum bahwa selama proses penyidikan, Kejagung juga telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara sekitar Rp401 miliar, mengamankan uang hasil penggeledahan USD120.400 dan Rp6.219.700.000 , serta pengembalian uang suap dari pihak ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total Rp194,5 juta dari dari pihak Sucofindo Rp1,085 miliar.
Sebelum DS, Penyidik JAM PIDSUS telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara yang sama dengan salah satunya adalah PT CNI sebagai tersangka korporasi. Empat orang tersangka itu adalah BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM periode 2017-2019, MRI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017-2019.
Dua tersangka lainnya adalah NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode tahun 2017-2019 dan MTP berperan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017.
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel
Follow
Rekomendasi
