STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Participating Interest (PI) 10 % dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dikelola oleh PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Periode Tahun 2023-2024 pada Jumat 6 November 2026.
Penahanan di Kantor Kejati Riau tersebut dilakukan terhadap Tersangka berinisial SA selaku Ketua Tim Studi Kelayakan yang juga menjabat Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Prima indonesia (UNPRI), Pekanbaru.
Kabar penahanan Tersangka SA dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Menurutnya, proses pemeriksaan SA dilakukan dengan didampingi penasihat hukumnya.
Usai proses pemeriksaan, Penyidik Pidsus Kejati Riau melakukan penahanan terhadap Tersangka SA di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru selama 20 hari guna kepentingan penyidikan.
"Langsung dilakukan penahanan. Dititipkan di Rutan Sialang Bungkuk untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini (Jumat, 6 November 2026),"
ungkap Zikrullah dalam keterangannya kepada media
Kejati Riau
8 Tersangka Sudah Ditahan
Sebelumnya dalam perkara tersebut, Kejati Riau melalui Bidang Pidsus telah melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka yang terdiri dari jajaran komisaris PT SPRH yaitu Tersangka TW selaku Komisaris Utama, Tersangka RG selaku Komisaris, dan Tersangka AS selaku Anggota Komisaris.
Lima tersangka lainnya berasal dari jajaran manajemen PT SPRH yaitu Tersangka RH selaku Direktur Umum, Tersangka ZP selaku Direktur Pengembangan, Tersangka MF selaku Direktur Keuangan, Tersangka MM selaku Kepala Divisi SDM dan Litbang, dan Tersangka MK selaku Sekretaris Perusahaan.
Adapun perkara ini bermula dari Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Participating Interest (PI) 10% yang diterima oleh PT SPRH dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai mencapai Rp551.473.883.895.
Dalam proses penyidikan, dana tersebut diduga tidak dikelola sesuai ketentuan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi serta disalurkan kepada sejumlah pihak.
Pasal yang Disangkakan
Para tersangka dijerat dengan sangkaan utama Pasal 603 KUHP jo Pasal 18 Undanf-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 jo Pasal 20 huruf a dan c, serta Pasal 622 ayat (4) KUHP.
Sangkaan subsidair yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf a dan huruf c jo Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kerugian Negara
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, Dugaan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini mencapai Rp. 64.221.484.127,60
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH
Follow
Rekomendasi
