STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Penanganan Long Segment jalan di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.
Kedua tersangka itu adalah inisial RFE selaku Direktur CV. Tri Jaya Family sebagai pelaksana atau Penyedia dan ERP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tamiang periode September 2024 hingga Maret 2025.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Aceh Tamiang, Johanes M. Aritonang, S.H., M.H., dalam penjelasannya kepada media pada Kamis, 5 November 2026 mengatakan penetapan kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Proyek yang menjadi objek penyidikan tersebut mencakup pekerjaan penanganan long segment meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi pada ruas Simpang III Tanjung Genteng L Buang - Simpang III Ampun Tuan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut Johanes, penyidikan sampai kini masih terus dikembangkan. Tim penyidik terus menelusuri seluruh rangkaian proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dari pekerjaan yang menelan anggaran hingga Rp13,2 miliar.
Guna kepentingan penyidikan, Kejari Aceh Tamiang menetapkan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari yang terhitung sejak 5 November hingga 24 November 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Jo 604 Jo 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka lain yang juga akan diminta pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan dalam kasus tersebut," kata Johanes M Aritonang.
Meski telah menetapkan dua orang tersangka, Kejari Aceh Tamiang menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id