STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menegaskan uang senilai Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 dan dikembalikan pada 2 November 2026 bukan milik Tersangka JA.
Penegasan tersebut disampaikan pihak Kejati Sulut dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram resmi Kejati Sulut pada Senin, 9 November 2026.
"Keduanya merupakan objek penyitaan yang berbeda, berasal dari sumber yang berbeda, dan dilakukan pada tanggal yang berbeda," tulis akun tersebut.
Dalam penjelasannya, Kejati Sulut menerangkan kronologis penyitaan uang dalam perkara yang menyeret PT HWR. Dalam kegiatan penyidikan, tim penyidik melakukan dua kali penyitaan uang yang belakangan menjadi sorotan publik.
Diketahui Penyidik Kejati Sulut pertama kali melakukan penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR pada 22 Juli 2026 yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dua hari berselang atau 24 Juli 2026, penyidik dalam pengembangan perkara melakukan penyitaan uang dari kediaman EL dan JA dengan total Rp18.866.836.000. Uang tersebut berasal dari penyitaan uang senilai Rp15.660.000.000 milik JA dan Rp3.206.836.000 milik EL.
Dari serangkaian proses penyidikan mulai dari pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan tindakan hukum lainnya, Kejati Sulut melalui Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menetapkan EL sebagai tersangka dalam perkara PT HWR pada 15 September 2026.
Usai penetapan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut dalam konferensi pers tanggal 2 November 2026 menyampaikan bahwa uang sebesar Rp15,66 miliar milik JA telah dikembalikan.
Tindakan itu dilakukan setelah berdasarkan hasil pendalaman penyidikan tidak ditemukan keterlibatan JA dalam perkara PT HWR. Sementara itu, uang sebesar Rp3.206.836.000 milik EL masih diamankan sebagai alat bukti.
"Uang Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 BUKAN uang milik JA yang dikembalikan pada 2 November 2026," tegas Kejati Sulut dalam keterangannya.
Dengan penjelasan dan klarifikasi ini, Kejati Sulut menegaskan pihaknya menghormati kritik dan pengawasan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Namun, setiap informasi perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
"Kami percaya, keterbukaan bukan sekadar menyampaikan pernyataan, tetapi juga meluruskan fakta. Sebab dalam penegakan hukum, ketepatan informasi sama pentingnya dengan kepastian hukum," tegas Kejati Sulut.
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR
Follow
Rekomendasi
