STORY KEJAKSAAN - Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Pasar Pagar Dewa yang dikelola oleh Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu selama tahun 2005-2026. Dalam rentang satu pekan, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yang langsung dilakukan penahanan.
Penetapan para tersangka pertama kali disampaikan Kejari Bengkulu pada Selasa, tanggal 27 Oktober 2026, sekira pukul 15.00 WIB. Penyidik menetapkan pria berinisial JS selaku Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bengkulu dalam penjelasannya kepada media setempat mengungkapkan penetapan Tersangka JS dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan terpenuhinya dua alat bukti yang sah.
Dalam penyidikan perkara tersebut, penyidik menelusuri administrasi pengelolaan pasar, aliran penerimaan dan penggunaan dana, serta pertanggungjawaban keuangan. Penyidik juga mendalami pihak-pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan pengelolaan pasar oleh Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Jaya.
Guna kepentingan penyidikan, Kejari Bengkulu melakukan penahanan selama 20 hari terhadap Tersangka JS di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Bengkulu.
Tersangka JS disangka melanggar Primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidiair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sepekan kemudian, tepatnya pada Rabu, 4 November 2026, penyidik Pidsus Kejari Bengkulu kembali menetapkan seorang tersangka berinisial SM selaku Bendahara Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya.
Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejari Bengkulu dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi serta mendalami berbagai fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Pagar Dewa.
Tersangka SM disangka telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 dan/atau Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa pernah diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Yeni Puspita pada awal Oktober 2026. Kajari mengungkapkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan.
Namun dari perkiraan akuntan publik, kerugian negara dari penyelewengan pengelolaan Pasar Pagar Dewa yang dikelola Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya selama periode 2005 hingga 2026 ditaksir mencapai Rp5 miliar.
"Pasar Pagar Dewa, silakan tunggu ya, karena sekarang sedang proses penghitungan kerugian negara, untuk sementara Rp5 miliar dan masih mendalami pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut," ujar Kajari kepada media setempat.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id