Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menegaskan pinjaman daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan juga merupakan kewajiban keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terlebih potensi kecurangan atau fraud dapat terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah.

Pesan itu disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., saat hadir sebagai narasumber kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, Senin, 9 November 2026.

Mengangkat tema “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”, Kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP ini  menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., sebagai Naratama; Kabag TU Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., bersama Direktur Ambon Express, Nasri Dumula, S.Sos., M.M., sebagai Naracitya; serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M., sebagai Pramucitya.

Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi,  Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah

Dalam paparan yang mengangkat topik “Pinjaman Daerah dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat”, dengan subtopik “Potensi Fraud dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Auditor dan Aparat Penegak Hukum”, Kabag TU Kejati Maluku menekankan bahwa besar atau kecilnya nilai pinjaman tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai baik atau buruknya suatu kebijakan.

Sejumlah aspek seperti kebutuhan pembangunan, kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan masyarakat, serta dampak cicilan pinjaman terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya harus menjadi pertimbangan.

Potensi Fraud

Terkait potensi fraud, Dr. Resmen menjelaskan tindakan melanggar hukum itu bisa terjadi pada tahap perencanaan seperti rekayasa kebutuhan, pembengkakan biaya, ketidaksesuaian kesiapan lahan, maupun proyeksi pendapatan yang tidak realistis. Sementara pada tahap persetujuan, potensi penyimpangan dapat berupa permintaan imbalan untuk mempercepat proses atau mengabaikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi.

Potensi fraud juga dapat muncul dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan seperti pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume dan mutu pekerjaan, hingga pembuatan berita acara yang tak sesuai kondisi sebenarnya.

Dalam konteks tersebut, Dr. Resman yang meraih gelar S3 dari Universitas Brawijaya menegaskan auditor memiliki peran untuk membandingkan dokumen administrasi dengan fakta di lapangan, sedangkan aparat penegak hukum menelusuri peran, keterlibatan, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.

Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi,  Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah

Dr. Resmen turut mengingatkan bahwa indikator atau red flag seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, dan keterlambatan pekerjaan merupakan petunjuk awal yang perlu ditelaah lebih lanjut, bukan serta-merta menjadi kesimpulan adanya tindak pidana.

Hal ini perlu dipahami secara proporsional, khususnya dalam konteks geografis Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Faktor pengiriman material, kondisi cuaca, aksesibilitas lokasi, serta biaya mobilisasi dapat memengaruhi harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Dengan kondisi tersebut, perbedaan harga antarlokasi tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penggelembungan harga namun bukan menjadi alasan membenarkan laporan yang tak sesuai realita. 

Dalam perspektif penegakan hukum, Dr. Resmen juga menjelaskan pentingnya membedakan antara potensi kerugian negara, temuan administrasi, dan kerugian negara yang telah terbukti secara hukum. Untuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sementara itu, tindak pidana suap, pemerasan, dan gratifikasi memiliki unsur serta kebutuhan pembuktian yang berbeda sesuai rumusan masing-masing delik.

Terkait proses penanganan perkara, Kabag TU memaparkan bahwa setiap pengaduan atau temuan harus melalui tahapan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Ia turut mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan hukum pidana berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, termasuk penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penerapan ketentuan hukum pidana lama maupun baru harus memperhatikan asas hukum, ketentuan peralihan, serta aturan yang berlaku terhadap perbuatan yang diperiksa. Demikian pula, proses hukum acara harus memperhatikan KUHAP beserta ketentuan peralihannya.

Selain aspek penegakan hukum, Dr. Resmen memberikan perhatian khusus terhadap hak masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pinjaman daerah. Ia menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai tujuan pinjaman, kegiatan yang dibiayai, perkembangan pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pembayaran kewajiban daerah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi,  Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah

Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Hak mengawasi itu juga harus diimbangi dengan kewajiban instansi penerima laporan untuk melakukan pencatatan, memberikan penjelasan apabila diperlukan kelengkapan informasi, serta menyampaikan tindak lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Sebagai langkah pencegahan, Dr. Resmen menekankan pentingnya keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah, penguatan pengawasan intern melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta koordinasi yang proporsional antara auditor dan aparat penegak hukum. Pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sedini mungkin, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah pinjaman daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar Selasa, 17 Nov 2026 11:55 WIB

Baca Selengkapnya
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM Selasa, 17 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya Selasa, 17 Nov 2026 07:40 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun Senin, 16 Nov 2026 23:26 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Berantas Mafia Tanah, Kejati Maluku dan Kepri Terima Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN
Berantas Mafia Tanah, Kejati Maluku dan Kepri Terima Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN Jumat, 13 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK Jumat, 13 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP Jumat, 13 Nov 2026 13:59 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing Jumat, 13 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah Jumat, 13 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta Kamis, 12 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme Kamis, 12 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah Kamis, 12 Nov 2026 10:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar Selasa, 10 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya