STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menegaskan pinjaman daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan juga merupakan kewajiban keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terlebih potensi kecurangan atau fraud dapat terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah.
Pesan itu disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., saat hadir sebagai narasumber kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, Senin, 9 November 2026.
Mengangkat tema “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”, Kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP ini menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., sebagai Naratama; Kabag TU Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., bersama Direktur Ambon Express, Nasri Dumula, S.Sos., M.M., sebagai Naracitya; serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M., sebagai Pramucitya.
Dalam paparan yang mengangkat topik “Pinjaman Daerah dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat”, dengan subtopik “Potensi Fraud dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Auditor dan Aparat Penegak Hukum”, Kabag TU Kejati Maluku menekankan bahwa besar atau kecilnya nilai pinjaman tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai baik atau buruknya suatu kebijakan.
Sejumlah aspek seperti kebutuhan pembangunan, kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan masyarakat, serta dampak cicilan pinjaman terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya harus menjadi pertimbangan.
Terkait potensi fraud, Dr. Resmen menjelaskan tindakan melanggar hukum itu bisa terjadi pada tahap perencanaan seperti rekayasa kebutuhan, pembengkakan biaya, ketidaksesuaian kesiapan lahan, maupun proyeksi pendapatan yang tidak realistis. Sementara pada tahap persetujuan, potensi penyimpangan dapat berupa permintaan imbalan untuk mempercepat proses atau mengabaikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi.
Potensi fraud juga dapat muncul dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan seperti pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume dan mutu pekerjaan, hingga pembuatan berita acara yang tak sesuai kondisi sebenarnya.
Dalam konteks tersebut, Dr. Resman yang meraih gelar S3 dari Universitas Brawijaya menegaskan auditor memiliki peran untuk membandingkan dokumen administrasi dengan fakta di lapangan, sedangkan aparat penegak hukum menelusuri peran, keterlibatan, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.
Dr. Resmen turut mengingatkan bahwa indikator atau red flag seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, dan keterlambatan pekerjaan merupakan petunjuk awal yang perlu ditelaah lebih lanjut, bukan serta-merta menjadi kesimpulan adanya tindak pidana.
Hal ini perlu dipahami secara proporsional, khususnya dalam konteks geografis Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Faktor pengiriman material, kondisi cuaca, aksesibilitas lokasi, serta biaya mobilisasi dapat memengaruhi harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Dengan kondisi tersebut, perbedaan harga antarlokasi tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penggelembungan harga namun bukan menjadi alasan membenarkan laporan yang tak sesuai realita.
Dalam perspektif penegakan hukum, Dr. Resmen juga menjelaskan pentingnya membedakan antara potensi kerugian negara, temuan administrasi, dan kerugian negara yang telah terbukti secara hukum. Untuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sementara itu, tindak pidana suap, pemerasan, dan gratifikasi memiliki unsur serta kebutuhan pembuktian yang berbeda sesuai rumusan masing-masing delik.
Terkait proses penanganan perkara, Kabag TU memaparkan bahwa setiap pengaduan atau temuan harus melalui tahapan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.
Ia turut mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan hukum pidana berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, termasuk penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penerapan ketentuan hukum pidana lama maupun baru harus memperhatikan asas hukum, ketentuan peralihan, serta aturan yang berlaku terhadap perbuatan yang diperiksa. Demikian pula, proses hukum acara harus memperhatikan KUHAP beserta ketentuan peralihannya.
Selain aspek penegakan hukum, Dr. Resmen memberikan perhatian khusus terhadap hak masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pinjaman daerah. Ia menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai tujuan pinjaman, kegiatan yang dibiayai, perkembangan pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pembayaran kewajiban daerah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Hak mengawasi itu juga harus diimbangi dengan kewajiban instansi penerima laporan untuk melakukan pencatatan, memberikan penjelasan apabila diperlukan kelengkapan informasi, serta menyampaikan tindak lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Sebagai langkah pencegahan, Dr. Resmen menekankan pentingnya keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah, penguatan pengawasan intern melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta koordinasi yang proporsional antara auditor dan aparat penegak hukum. Pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sedini mungkin, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah pinjaman daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id