STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan seorang tersangka berinisial BK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sidewalk, Concourse, and Exhibition Center (CWP 03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun anggaran 2024.
BK menjadi tersangka kedua setelah penyidik Kejati Jabar sebelumnya menetapkan pria berinisial DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta sebagai kontraktor pelaksana proyek tersebut pada 10 November 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, menjelaskan, BK ditetapkan sebagai tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Diketahui proyek yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) tersebut memiliki nilai kontrak awal Rp47,16 miliar.
Peran Tersangka BK
Setelah mengalami perubahan pekerjaan atau adendum, nilai kontrak meningkat menjadi Rp52,48 miliar dengan masa pelaksanaan diperpanjang hingga 20 Januari 2025.
Dari hasil penyidikan, tim penyidik menemukan bahwa Tersangka DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau palsu yang mengatasnamakan dua bank milik pemerintah. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, uang muka, hingga jaminan pembayaran.
Sementara BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada kedua bank tersebut untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut.
Hasil penyidikan juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran. Dengan realisasi fisik proyek yang baru mencapai 75,34 persen, pembayaran kepada penyedia jasa telah direalisasikan 100 persen dari nilai kontrak.
Atas perbuatan para tersebut, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp25.982.542.357,20.
Kerugian Negara Rp25,98 Miliar
Penyidik menetapkan para tersangka disangka telah melanggar Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Menurut Kasi Penkum, Kejati Jabar berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara rofesional, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Follow
Rekomendasi
