Penyerahan sekaligus pemasangan pin emas dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, S.S., M.Si., dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel The Grand Platinum Jakarta, pada Kamis 12 November 2026 masing-masing kepada Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Maluku, I Wayan Suardi, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H.,  dan Aspidum kejati Riau Toto Roedinato, S.H., M.H mewakili Kajati Riau.

Penganugerahan tersebut diberikan secara bersama-sama kepada Asisten Tindak Pidana Umum dari 25 Satuan Kerja Kejati lainnya serta jajaran Kepolisian yang dinilai berhasil memenuhi kriteria dan target dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan.

Keberhasilan Kejati Maluku dalam penanganan perkara tindak pidana pertanahan mendapat perhatian dan apresiasi dari  Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN RI. Dari target operasi yang ditetapkan sebanyak 1 kasus pertanahan, Kejati Maluku berhasil menyelesaikan penanganan sebanyak 2 perkara.

Aspidum I Wayan Suardi dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan Pin Emas tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku serta dukungan dan sinergi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku dalam penanganan perkara tindak pidana pertanahan.

“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan individu ataupun institusi, tetapi merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait dalam mendukung pemberantasan mafia tanah,” ungkapnya.

Penghargaan tersebut, tegas Aspidum, menjadi motivasi sekaligus penyemangat bagi seluruh jajaran Kejati Maluku untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan. Ia juga menegaskan bahwa setiap perkara harus ditangani secara profesional, cermat, dan berintegritas dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penanganan perkara pertanahan memerlukan kehati-hatian. Setiap proses harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kejati Kepri diketahui berhasil membongkar mafia pertanahan lewat penanganan tiga perkara yang melibatkan nama Restu Joko Widodo, Bowie Yonathan, dan Siti Katijah. Jumlah tersebut melampaui target yang sudah ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

Aspidum Kejati Kepri menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang solid antara Kejaksaan dengan BPN dalam mengungkap dan menanganai perkara pertanahan. 

"Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan individu ataupun institusi tetapi merupakan kerja keras dan sinergi dari seluruh jajaran dalam mendukung pemberantasan mafia tanah. Ini juga menjadi motivasi bagi kamu untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara," ujar Toto. 

Diketahui Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid memberikan pin sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.