Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsu) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku periode 2020-2021 berinisial MM sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020.

Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: B-08/Q.1/Fd.2/08/2026 Tanggal 31 Agustus 2026
 

Kejati Maluku Tetapkan Mantan Kadis PUPR Sebagai Tersangka Perkara Dugaan Korupsi  Pembangunan Sarpras di Pulau Haruku

Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Radot Parulian, S.H.,M.H  dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta didukung dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang.

"Maka Tim Penyidik telah menetapkan MM selaku PA (Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku periode Tahun 2020 s/d tahun 2021 sebagai tersangka,"
ujar Aspidsus Kejati Maluku dalam keterangannya.

Kejati Maluku

Hasil Penyidikan

Dari hasil pemeriksaan, Tim Penyidik menemukan adanya fakta- fakta perbuatan yang dilakukan oleh tersangka telah memenuhi unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, tersangka MM diduga tidak menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih sebelum menandatangani SPM.

Tersangka MM juga diduga memerintahkan atau mengarahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pencairan dana yang tidak sesuai dengan progress fisik.

Tim Penyidik Pidsus Kejati Maluku juga menemukan fakta hukum Tersangka MM tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

Kelalaian lain yang dilakukan Tersangka MM selaku Pengguna Anggaran adalah tidak menetapkan perencanaan pengadaan dengan benar serta tidak melakukan pencegahan terjadinya kebocoran anggaran. Tersangka MM dalam kapasitas sebagai pengguna anggaran dinilai bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: PE.03.03/SR/SP-1079/PW25/5/2026 tanggal 17 Juni 2026, diperoleh nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.833.908.869,11.

Kejati Maluku Tetapkan Mantan Kadis PUPR Sebagai Tersangka Perkara Dugaan Korupsi  Pembangunan Sarpras di Pulau Haruku

Atas perbuatannya, penyidik Pidsus Kejati Maluku menetapkan Tersangka MM disangka melanggar Primair  Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah berlakunya KUHP Nasional pengacuannya diganti dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah berlakunya KUHP Nasional pengacuannya diganti dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif di Kantor Kejati Maluku dan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Pidsus Kejati Maluku memutuskan melakukan penahanan selama 20 hari terhadap Tersangka MM di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon di kawasan Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Nomor: PRINT-08/Q.1/Fd.2/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026.

Kejati Maluku Tetapkan Mantan Kadis PUPR Sebagai Tersangka Perkara Dugaan Korupsi  Pembangunan Sarpras di Pulau Haruku
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 18 Nov 2026 22:17 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan Rabu, 18 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Rabu, 18 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Rabu, 18 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026 Rabu, 18 Nov 2026 15:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset Rabu, 18 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rabu, 18 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Rabu, 18 Nov 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan  Kasus Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan Kasus Perkebunan PT PSMI Selasa, 17 Nov 2026 23:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS  Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
JAM PIDSUS Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Selasa, 17 Nov 2026 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu Selasa, 17 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial Selasa, 17 Nov 2026 18:33 WIB

Baca Selengkapnya
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar Selasa, 17 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar Selasa, 17 Nov 2026 11:55 WIB

Baca Selengkapnya
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM Selasa, 17 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya Selasa, 17 Nov 2026 07:40 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya