STORY KEJAKSAAN - ajelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan 2 terdakwa perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan user terminal satelit slot orbit 123° BT pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang melibatkan PT Navayo International AG terbukti bersalah dan dijatuhi vonis hukuman penjara.
Putusan terhadap Terdakwa I Laksda TNI (Purn.) Ir. Leonardi, M.Sc. dan Terdakwa II Thomas Anthony Van Der Heyden tersebut dibacakan secara terbuka untuk umum dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Mayjen TNI Lokal Arwin Makal, S.H., M.H., menyatakan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah atas dugaan pelanggaran Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Vonis Penjara dan Uang Denda Rp500 Juta
Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Laksda TNI (Purn.) Ir. Leonardi, M.Sc. berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda Rp500 juta subsidair 140 hari.
Sedangkan Terdakwa II Thomas Anthony Van Der Heyden dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsidair 140 hari.
Merespons hasil sidang, Tim Penuntut Umum Koneksitas (gabungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejagung (JAM PIDMIL) dan Oditur Militer) menyatakan pikir-pikir terhadap putusan.
Penuntut Umum mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang dinilai telah objektif dan berkeadilan dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat proses pengadaan yang tidak transparan, tidak akuntabel, serta tidak sesuai spesifikasi kontrak.
Kronologis Perkara
Kasus koneksitas ini bermula dari kontrak pengadaan satelit pada 1 Juli 2016 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Navayo International AG bernilai akhir USD 29.900.000.
Penandatanganan kontrak tersebut dinilai oleh penuntut umum tidak didasarkan pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010), di mana barang-barang terminal yang diadakan kemudian tidak dapat berfungsi sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
Terbukti Bersalah, 2 Terdakwa Perkara Koneksitas Satelit Navayo Kemhan Divonis Penjara dan Denda Rp500 Juta
Follow
Rekomendasi
