STORY KEJAKSAAN - Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulawesi Selatan menjalin kerjasama strategis guna memperkuat pendampingan hukum dan pengamanan aset kelistrikan di daerah dengan unit pelaksana PT PLN (Persero) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Sinergi lintas kelembagaan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, beserta para Asisten dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sulsel. Dari pihak PLN, hadir jajaran pimpinan yang terdiri dari General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah, General Manager PLN UIP Sulawesi I Gusti Made Aditya San Adinatha, dan General Manager PLN UIP3B Sulawesi Fermi Trafianto.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, mengungkapkan bahwa pihak PLN kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan regulasi saat mengeksekusi proyek di lapangan. Di sisi lain, pelaksanaan program prioritas Asta Cita dan berbagai mandat operasional menuntut akselerasi penyelesaian.
"Kami ini lemah terkait regulasi, belum lagi banyak program Asta Cita dan mandatori yang dilakukan oleh PLN menuntut kecepatan penyelesaian. Melalui PKS untuk pendampingan hukum, pengamanan aset, dan pembebasan lahan ini, harapan kami program-program tersebut bisa berjalan lebih cepat dan tetap sesuai aturan yang berlaku," ujar Edyansyah.
Kepastian Hukum Operasional Kelistrikan
Sementara itu, Kajati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa PKS ini merupakan langkah konkret untuk menghadirkan kepastian hukum bagi operasional kelistrikan. Kegiatan ini merupakan turunan dan tindak lanjut dari PKS tingkat provinsi yang telah diteken sebelumnya pada tahun 2025.
Penandatanganan PKS ini merupakan bentuk tindak lanjut dan penguatan sinergi pada tingkat Kejaksaan Negeri dan Unit Pelaksana PLN di daerah.
"Dengan demikian, kerja sama yang telah dibangun pada tingkat Kejaksaan Tinggi dapat diimplementasikan secara lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tegas Muhammad Syarifuddin.
Lebih jauh, Syarifuddin mengingatkan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif. Ia mendorong instrumen kerja sama ini dimanfaatkan secara optimal sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi permasalahan, memberikan solusi hukum yang tepat, serta meminimalisasi risiko sengketa yang dapat menghambat pembangunan nasional.
Kejari se-Sulsel Teken PKS dengan Unit Pelaksana PLN Guna Percepat Program Asta Cita dan Pengamanan Aset
Follow
Rekomendasi
