STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin, S.H., M.H., menegaskan komitmen dan dukungannya kepada tekad PT. PLN Indonesia Power dalam mengupayakan operasional dan kinerja perusahaan berjalan secara baik dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Komitmen itu diwujudkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dengan memberikan bantuan secara hukum khususnya terkait Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Komitmen Kejati Sumut itu disampaikan saat Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara PT. PLN Indonesia Power dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut yang berlangsung di Aula Cipta Kerta lantai III Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin 19 Oktober 2026.
Selain sebagai penuntut umum dan penyidik, Kajati Sumut menjelaskan bahwa Kejaksaan juga berperan aktif dalam memberikan dukungan hukum kepada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksudkan dalam tugas pokok Kejaksaan R.I yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
"Salah satu tugas fungsi Kejaskaan dalam bidang perdata adalah memberikan pertimbangan hukum dan pendampingan serta pendapat hukum agar perusahaan milik negara atau lembaga pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian negara maupun tindak pidana korupsi, sehingga dapat terwujud Good Corporate Governance,"
ujar Kajati Sumur
Penkum Kejati Sumut
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terlaksananya perjanjian kerjasama dengan Kejati Sumut.
”Kami sangat berharap kerjasama ini menjadi pedoman dan petunjuk positif bagi jajaran PT. PLN Indonesia Power sehingga dapat terhindar dari jerat hukum dan kekeliruan akibat kesalahan memahami hukum dan aturan. Semoga ke depan jalinan kerjasama antara Kejaksaan dan PT.PLN Indonesia Power dapat berjalan baik demi terwujudnya Good Corporate Governance,”
ujar Dirut PT PLN Indonesia Power
Kejati Sumut
Turut hadir dalam penandatanganan PKS adalah Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, S.H., M.H., para Asisten, Koordinator dan Pelaksana Tugas (Plt) Kabag TU, para Kepala Seksi dan Jaksa Pengacara Negara. Sementara dari PT PLN Indonesia Power hadir Direktur Operasi Pembangkit Batubara M. Padang Dirgantara, Kepala Satuan Corporate Legal Robiatna Agus Fanhar, Vice President Litigation, Permitting, and asset Property Resdian wisudya Kharismawan serta Staff Ahli Direksi Rudi Prabowo Aji.
PT PLN Indonesia Power Gandeng Kejati Sumut dalam Pendampingan Hukum Guna Terwujudnya GCG
Follow
Rekomendasi
