Better experience in portrait mode.
JAM PIDUM Gelar FGD Penanganan Perkara Tindak Pidana Adat dan Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

JAM PIDUM Gelar FGD Penanganan Perkara Tindak Pidana Adat dan Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Minggu, 09 Agu 2026 18:01 WIB

STORY KEJAKSAAN - Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Roberth M Tacoy, S.H., M.H., bersama jajaran pada Direktorat E melakukan sosialisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Adat dan Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat kepada para jaksa di seluruh wilayah Kejaksan secara daring.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri para Biro Hukum Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat untuk penyamaan persepsi dalam implementasi KUHP Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.

Upaya ini dilakukan melalui pengintegrasian hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law ke dalam tata kelola peradilan pidana nasional.

Direktur E pada JAM PIDUM Kejagung RI, Roberth M Tacoy, S.H., M.H

Dalam paparannya, Robert menyoroti perubahan paradigma hukum pidana nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025.

"Dalam kerangka ini, pengakuan formal terhadap hukum adat menjadi instrumen krusial bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan kepastian hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia,"
ujar Dir E pada JAM Pidum.

Puspenkum Kejagung

Menurut Robert, kolaborasi tersebut tidak ditujukan untuk menonjolkan peran masing-masing institusi, tetapi menyatukan para pemangku kepentingan dalam satu tujuan bersama.

Adapun PP Nomor 55 Tahun 2025 menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menyusun peraturan daerah terkait tindak pidana adat yang belum terakomodasi dalam KUHP. 

Alur Penanganan Tindak Pidana Adat

Alur Penanganan Tindak Pidana Adat

Robert menjelaskan, penanganan tindak pidana adat diawali dengan musyawarah oleh lembaga adat dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat adat setempat. Hasil musyawarah kemudian diajukan oleh lembaga adat kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk memperoleh penetapan pengadilan tanpa dipungut biaya. 

"Pada proses tersebut, Kejaksaan berperan penting sebagai filter akuntabilitas untuk memastikan bahwa tindak pidana adat tersebut telah diatur dalam peraturan daerah, tidak bersinggungan dengan delik KUHP, serta memiliki kelengkapan identitas para pihak dengan sanksi adat yang proporsional dan terukur,"
jelas Dir E pada JAM PIDUM

Puspenkum Kejagung

Apabila pelaku menolak atau tidak menjalankan hasil keputusan musyawarah adat, penyelesaian perkara dialihkan melalui hukum acara pidana dengan prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP Nomor 55 Tahun 2025.

Dalam kondisi tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa ganti rugi yang diserahkan kepada korban atau masyarakat hukum adat.

Jika kewajiban ganti rugi dipenuhi, sanksi bagi pelaku perseorangan dapat diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial. Sementara itu, terhadap terpidana korporasi, jaksa berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan korporasi untuk memenuhi ganti rugi.

Tiga tahap integrasi pidana tambahan

Pada penanganan perkara tindak pidana umum yang bersinggungan dengan masyarakat hukum adat, Kejaksaan menerapkan tiga tahap integrasi pidana tambahan. Pada tahap prapenuntutan, penuntut umum memastikan otoritas adat setempat diakomodasi sebagai saksi dalam berkas perkara.

Tiga tahap integrasi pidana tambahan

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum merumuskan bentuk pemenuhan kewajiban adat ke dalam surat tuntutan berdasarkan masukan dari otoritas adat. Bentuk kewajiban tersebut dapat berupa denda adat ataupun upacara pemulihan keseimbangan desa.

Pada tahap eksekusi, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan otoritas adat untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat oleh terpidana.

Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan merekomendasikan pemerintah daerah bersama akademisi dan tokoh adat untuk segera menyusun naskah akademik serta peraturan daerah tentang tindak pidana adat.

Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur bersama antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga adat. Kejaksaan juga mendorong sanksi adat diintegrasikan secara konsisten sebagai pidana tambahan dalam surat tuntutan di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI.

JAM PIDMIL Rumuskan Solusi Konkret dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Koneksitas Secara Terpadu dari Hulu ke Hilir
JAM PIDMIL Rumuskan Solusi Konkret dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Koneksitas Secara Terpadu dari Hulu ke Hilir Kamis, 19 Nov 2026 14:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja Perdana ke Kejati Kaltara, Jaksa Agung Minta Jajaran Jaga Integritas, Profesionalisme dan Tanggung Jawab
Kunjungan Kerja Perdana ke Kejati Kaltara, Jaksa Agung Minta Jajaran Jaga Integritas, Profesionalisme dan Tanggung Jawab Selasa, 17 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum Senin, 16 Nov 2026 18:11 WIB

Baca Selengkapnya
Berantas Mafia Tanah, Kejati Maluku dan Kepri Terima Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN
Berantas Mafia Tanah, Kejati Maluku dan Kepri Terima Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN Jumat, 13 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Jampidsus Tekankan Profesionalitas, Dedikasi, dan Loyalitas
Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Jampidsus Tekankan Profesionalitas, Dedikasi, dan Loyalitas Rabu, 11 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung Minggu, 08 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran Kamis, 05 Nov 2026 14:02 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung,  Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung, Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum Kamis, 05 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat Senin, 02 Nov 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
HaloJPN Hadir di CFD Bandung, Jamdatun Fasilitasi Masyarakat Kota Kembang Konsultasi Hukum Tanpa Dipungut Biaya
HaloJPN Hadir di CFD Bandung, Jamdatun Fasilitasi Masyarakat Kota Kembang Konsultasi Hukum Tanpa Dipungut Biaya Minggu, 01 Nov 2026 18:05 WIB

Baca Selengkapnya
Akhiri Kunjungan Kerja di Kejati Jatim, Jaksa Agung Beri Arahan Strategis kepada 39 Satker Kejaksaan
Akhiri Kunjungan Kerja di Kejati Jatim, Jaksa Agung Beri Arahan Strategis kepada 39 Satker Kejaksaan Sabtu, 31 Okt 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sambangi Kejari Surabaya dan Tanjung Perak dalam Kunker Hari Ketiga di Jatim, Jaksa Agung Tekankan Inovasi dan kapaabilitas Jajaran
Sambangi Kejari Surabaya dan Tanjung Perak dalam Kunker Hari Ketiga di Jatim, Jaksa Agung Tekankan Inovasi dan kapaabilitas Jajaran Jumat, 30 Okt 2026 15:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke 3 Satker Kejaksaan di Malang Raya, Jaksa Agung RI Tekankan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai
Kunjungan Kerja ke 3 Satker Kejaksaan di Malang Raya, Jaksa Agung RI Tekankan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai Kamis, 29 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional Rabu, 28 Okt 2026 18:45 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP Kab Sidoarjo, Kabadiklat Tekankan Fungsi Pencegahan Sebelum Penyimpangan Terjadi
Buka Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP Kab Sidoarjo, Kabadiklat Tekankan Fungsi Pencegahan Sebelum Penyimpangan Terjadi Rabu, 28 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sambut KKP II Peserta Didik Sespimti Dikreg ke-36 TA 2026, Kejaksaan dan Kepolisian Perkuat Soliditas Antarlembaga
Sambut KKP II Peserta Didik Sespimti Dikreg ke-36 TA 2026, Kejaksaan dan Kepolisian Perkuat Soliditas Antarlembaga Selasa, 27 Okt 2026 20:30 WIB

Baca Selengkapnya
3 Pesan Kabadiklat Kejaksaan RI kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II
3 Pesan Kabadiklat Kejaksaan RI kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Minggu, 25 Okt 2026 13:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunker ke Kejati Papua, Jampidsus Imbau Jajaran Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Kinerja yang Bersih, Profesional, dan Terukur
Kunker ke Kejati Papua, Jampidsus Imbau Jajaran Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Kinerja yang Bersih, Profesional, dan Terukur Jumat, 23 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Kamis, 22 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Jamdatun Tegaskan Komitmen Wujudkan WBBM Saat Terima Kunjungan Tim Evaluator:
Jamdatun Tegaskan Komitmen Wujudkan WBBM Saat Terima Kunjungan Tim Evaluator: "Tak Hanya Pelayanan Scope Indonesia, tapi Internasional" Senin, 19 Okt 2026 12:09 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidsus Tutup FGD Penerbitan SP-4, Direktorat UHLBEE Bahas Standarisasi Perhitungan Pidana Uang Pengganti dan Denda
Jampidsus Tutup FGD Penerbitan SP-4, Direktorat UHLBEE Bahas Standarisasi Perhitungan Pidana Uang Pengganti dan Denda Senin, 19 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Sosialisasi Moderasi Agama Guna Memperkuat Persatuan Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045
Kejaksaan RI Sosialisasi Moderasi Agama Guna Memperkuat Persatuan Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045 Sabtu, 17 Okt 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Keynote Speech FGD di USU, Jamdatun Berharap Kehadiran Adhyaksa Chambers Mengurangi Konflik Antar Instansi Pemerintah maupun BUMN
Keynote Speech FGD di USU, Jamdatun Berharap Kehadiran Adhyaksa Chambers Mengurangi Konflik Antar Instansi Pemerintah maupun BUMN Kamis, 15 Okt 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Terima Kunjungan Kapolri, Kejaksaan RI dan Polri Tegaskan Komitmen Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi
Jaksa Agung Terima Kunjungan Kapolri, Kejaksaan RI dan Polri Tegaskan Komitmen Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Rabu, 14 Okt 2026 16:47 WIB

Baca Selengkapnya
Bekali Kemampuan Corporate Strategy dan Komunikasi Publik, Jamdatun Dorong Kapasitas dan Profesionalisme JPN
Bekali Kemampuan Corporate Strategy dan Komunikasi Publik, Jamdatun Dorong Kapasitas dan Profesionalisme JPN Selasa, 13 Okt 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya