Kabadiklat Dr. Harli Siregar dalam paparannya menyampaikan bahwa transformasi digital telah secara fundamental mengubah cara fakta hukum lahir, ditemukan, dan dibuktikan. Fakta hukum kini tidak lagi sebatas dokumen fisik, keterangan saksi, atau benda berwujud, melainkan telah bertransformasi menjadi metadata, rekaman komunikasi, transaksi elektronik, data lokasi, jejak sistem, hingga keluaran algoritma.

Kondisi faktual tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya institusi Kejaksaan, untuk memiliki penguasaan hukum yang kuat sekaligus pemahaman mendalam terhadap teknologi dan karakter bukti digital.

Pilar kedua yakni Digital Law Enforcement, yang bertujuan memperkuat kapasitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan siber serta metode pembuktian digital. Selanjutnya, pilar ketiga adalah Digital Legal Ethics, yang menjadi batasan moral untuk memastikan pemanfaatan teknologi tetap tunduk pada prinsip legalitas, keadilan, perlindungan hak asasi, pengawasan manusia, dan akuntabilitas publik.

Dalam konteks kecerdasan buatan, Kabadiklat menempatkan AI sebagai Legal Intelligence Support System yang dirancang untuk membantu Jaksa dalam melakukan riset hukum, analisis dokumen, pemetaan alat bukti, penyusunan kronologi, hingga identifikasi pola perkara secara cepat dan akurat.

Di hadapan ratusan mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Hukum, Kabadiklat Dr. Harli Siregar juga berpesan agar perguruan tinggi tidak hanya memposisikan diri sebagai penonton transformasi digital. Kampus harus mengambil peran sentral sebagai ruang intelektual untuk menguji, mengkritisi, dan mengarahkan laju perkembangan teknologi melalui optik ilmu hukum.

Melalui diskursus Trisula Hukum Digital, institusi Kejaksaan menegaskan pesan bahwa masa depan penegakan hukum bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang dimiliki, melainkan oleh seberapa mumpuni aparaturnya dalam mengintegrasikan hukum, teknologi, etika, kompetensi, dan tanggung jawab publik secara harmonis.