STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 3 orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi batubara oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013 hingga 2025 pada Senin 16 November 2026.
Ketiga orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya seluruhnya berasal dari PT CCM.
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna dalam keterangan resminya.
Para saksi dari PT CCM yang dimintai keterangan oleh penyidik JAM PIDSUS itu adalah inisial SH selaku Koordinator Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP), IIH selaku Evaluator Peningkatan IUP OP, dan FFI selaku Evaluator Peningkatan IUP OP.
Kapuspenkum memastikan seluruh proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, dalam perkara dugaan batubara oleh PT CCM ini dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Seperti diketahui, Tim Penyidik JAM PIDSUS pada awal bulan ini kembali melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan PT PT CCM di Kabupaten Nunukan selama periode 2013-2025. Penggeledahan kali ini dilakukan di sebuah Hotel inisial L yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), pada Kamis, 5 November 2026.
Penyidikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 51/Fd.2/09/2026 tanggal 16 September 2026.
Berdasarkan bahan penyidikan, Hotel L disebut terkait dengan dua Bupati Nunukan yang menjabat pada periode berbeda berinisial AHA dan AL. Penggeledahan merupakan tindakan penyidikan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana pemilik atau pihak terkait.
Dalam proses penggeledahaan ini penyidik mendalami dugaan penyimpangan berupa penggunaan dokumen pelepasan kawasan hutan milik PT SIL, perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang perkebunan, untuk kegiatan pertambangan PT CCM, tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana disebut dalam bahan penyidikan.
Penyimpangan lain yang didalami adalah dugaan penyalahgunaan mekanisme penghentian sementara kegiatan pertambangan (suspensi) yang diajukan sebanyak enam kali hingga tahun 2020, sehingga diduga memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan manipulasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penyimpangan dalam proses penilaiannya yang berkaitan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT CCM. Serta, dugaan penggunaan terminal khusus (tersus) yang tidak sah dalam penjualan batu bara untuk ekspor maupun pasar domestik pada periode 2021–2025.
Kapuspenkum mengungkapkan tim penyidik JAMPIDSUS mencatat volume penjualan batu bara sekitar 4.236.228 ton untuk ekspor dan 961.321 ton untuk pasar domestik, atau total sekitar 5.197.549 ton selama periode 2021 hingga 2025.
"Angka tersebut merupakan volume penjualan yang sedang didalami penyidik, bukan nilai kerugian keuangan negara," jelas Kapuspenkum kala itu
Tim Penyidik hingga saat ini telah memeriksa 70 orang saksi yang pemeriksaannya dilakukan di dua lokasi yaitu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung, Jakarta.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id