STORY KEJAKSAAN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menggali informasi dari instansi pemerintah guna membongkar perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020.
Upaya ini dilakukan penyidik JAM PIDSUS dengan melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dari kementerian yang terkait dengan kegiatan tata kelola komoditas pertambangan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulisnya pada Senin 16 November 2026 menyampaikan bahwa tim penyidik JAM PIDSUS memeriksa dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.
Kedua saksi dari instansi pemerintah yang diperiksa itu adalah inisial ARL dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari dan AB dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum.
Menurut Anang, proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Seperti diketahui, penyidik JAM PIDSUS baru-baru ini telah menetapkan satu orang tersangka baru berinisial DS dalam perkara ini. Dengan demikian total jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi 6 orang dengan salah satunya adalah PT CNI sebagai Tersangka Korporasi.
Penetapan tersangka berinisial DS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-54/F.2/Fd.2/10/2026 tanggal 15 Oktober 2026.
Menurut Kapuspenkum, penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 116 orang saksi dan 3 orang ahli, penyitaan terhadap 143 dokumen serta barang bukti lainnya yang telah mendapatkan persetujuan Penetapan dari Pengadilan Negeri, penggeledahan di beberapa lokasi yakni Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Selatan serta hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP.
Ditambahkan Kapuspenkum bahwa selama proses penyidikan, Kejagung juga telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara kurang lebih Rp401miliar, mengamankan uang hasil penggeledahan USD120.400 dan Rp6.219.700.000 , serta pengembalian uang suap dari pihak ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total Rp194,5 juta dari dari pihak Sucofindo Rp1,085 miliar.
Sebelum DS, Penyidik JAM PIDSUS telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara yang sama dengan salah satunya adalah PT CNI sebagai tersangka korporasi. Empat orang tersangka itu adalah BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM periode 2017-2019, MRI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017-2019.
Dua tersangka lainnya adalah NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode tahun 2017-2019 dan MTP berperan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id