STORY KEJAKSAAN - Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI kembali memperkuat kompetensi aparatur penegak hukum melalui Pelatihan Teknis Pemantapan Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Sentra Diklat Palembang yang berlangsung mulai hari ini (Senin, 16/11/2026) hingga 20 November 2026.
Pelatihan hasil kolaborasi antara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) dan Badiklat Kejaksaan RI ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan RI memastikan seluruh jaksa memiliki pemahaman dan kesiapan teknis dalam menghadapi pemberlakuan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Dalam sambutan saat membuka secara resmi pelaksanaan Diklat. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SesJampidum), Sahat Lumban Gaol, S.H., M.H., menegaskan bahwa kolaborasi antara Jampidum dan Badiklat Kejaksaan RI merupakan langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan teknis penanganan perkara dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Menurutnya, pengalaman praktik di lapangan harus menjadi bahan pembelajaran, sementara hasil pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja.
"Pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru harus menjangkau pelaksana tugas di berbagai daerah dan tingkatan satuan kerja. Karena itu, kolaborasi antara Jampidum dan Badan Diklat Kejaksaan RI perlu terus diperkuat," ujar Sesjam Pidum dalam arahannya pada Senin, 16 November 2026.
Ia juga berharap berbagai persoalan yang ditemukan dalam praktik penanganan perkara dapat menjadi bahan evaluasi pembelajaran. Sebaliknya, hasil diskusi dan evaluasi selama pelatihan diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas teknis penuntutan.
Sahat menekankan bahwa komposisi peserta tersebut memiliki arti penting karena mereka merupakan aparatur yang berhadapan langsung dengan pelaksanaan tugas teknis dan pengendalian penanganan perkara.
Kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subseksi, ia berharap agar mampu memberikan arahan teknis yang jelas, mengenali persoalan sejak awal, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan.
Sementara kepada para jaksa fungsional, Sahat meminta agar semakin cermat dalam menelaah perkara, membangun argumentasi hukum, menyusun dakwaan dan tuntutan, hingga melaksanakan tugas di persidangan serta pelaksanaan putusan.
"Ilmu yang diperoleh selama pelatihan harus dibagikan kepada rekan kerja dan diwujudkan dalam perbaikan pelaksanaan tugas," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional membawa tanggung jawab besar bagi seluruh aparat penegak hukum. Penguasaan terhadap KUHP dan KUHAP yang baru tidak cukup hanya sebatas memahami norma, tetapi harus tercermin dalam cara jaksa memahami perkara, menentukan tindakan, membangun pembuktian, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Menurutnya, masyarakat akan menilai keberhasilan pembaruan hukum melalui pengalaman mereka ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Masyarakat mengharapkan proses yang adil, pelayanan yang jelas, perlindungan hak, serta kepastian penyelesaian perkara.
Pelatihan yang dilaksanakan di Diklat Palembang ini diharapkan mampu membekali para jaksa dalam menjawab berbagai persoalan konkret, mulai dari ketepatan dasar hukum suatu tindakan, kecukupan alat bukti, pemenuhan hak para pihak, hingga pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil.
Dalam perspektif pelaksanaan tugas bidang tindak pidana umum, Sahat juga mengingatkan bahwa kualitas penuntutan sangat bergantung pada kemampuan jaksa memahami perkara secara utuh. Setiap kesimpulan hukum harus memiliki dasar yang dapat diuji, sedangkan setiap tindakan wajib dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur.
Ia turut menekankan pentingnya membangun koordinasi profesional antara penyidik dan penuntut umum. Persoalan pembuktian harus dikenali dan dibahas secara cermat agar penanganan perkara berjalan efektif, dengan tetap menghormati kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Pembukaan pelatihan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Nurcahyo J.M., S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, para asisten di lingkungan Kejati Sumatera Selatan, para Kepala Kejaksaan Negeri, penyelenggara dari Badiklat Kejaksaan RI, serta tim kesehatan Kejati Sumatera Selatan.
Pelatihan di Sentra Diklat Palembang ini merupakan rangkaian keenam setelah sebelumnya diselenggarakan di Sentra Diklat Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung.
Sebanyak 200 peserta mengikuti pelatihan di Sentra Diklat Palembang. Mereka terdiri atas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Subseksi pada bidang Tindak Pidana Umum, serta jaksa fungsional dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di lima wilayah, yakni Kejati Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Menutup sambutannya, Sesjam Pidum menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Kejati Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran atas dukungan fasilitas dan koordinasi sehingga kegiatan pelatihan dapat terselenggara dengan baik.
Melalui pelatihan ini, Kejaksaan RI berharap lahir jaksa-jaksa yang semakin profesional, adaptif, dan memiliki kesiapan teknis dalam menghadapi perubahan hukum pidana nasional, sekaligus mampu menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id