STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melakukan penahanan terhadap satu orang Tersangka berinisial AH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar.
Penahanan ini dilakukan usai penyidik menemukan bukti kuat terkait praktik manipulasi kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan bahwa penetapan Tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli, serta mengumpulkan berbagai dokumen terkait.
Dari hasil ekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, ditemukan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjerat AH. Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tersebut resmi ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.
"Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab," ungkap Soetarmi dikutip dari laman resmi Kejati Sulsel.
Sebagai tindak lanjut dari proses hukum tersebut, Tersangka AH setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari ke depan terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar
Soetarmi menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka AH dalam kapasitasnya selaku Kepala Unit di lembaga jasa keuangan tersebut. Sejak Februari hingga Mei 2026, AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan syarat-syarat pengajuan pinjaman.
Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
KEJATI SULSEL
Guna mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik segera melakukan serangkaian tindakan tegas, meliputi penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset).
Mengutip pesan dari Kajati Sulsel, Soetarmi menyampaikan Tim Penyidik masih terus mendalami kasus ini guna mengembangkan potensi adanya Tersangka lain.
"Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara," tegasnya.
Atas perbuatannya, Tersangka AH dijerat dengan sangkaan Primer Pasal 603 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001. Sementara sangkaan Subsider menggunakan Pasal 604 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id