STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melaksanakan kegiatan Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur bertempat di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa 17 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kejati dan Pemprov Kaltim menandatangani dua kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejati Kaltim dan Pemprov Kaltim.
Dua kesepakatan bersama itu meliputi tentang Pemenuhan Hak-Hak Bagi Anak Terlantar antara Gubernur Kaltim dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) kaltim serta Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Timur dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Kalimantan Timur, serta Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pemulihan Aset antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim.
Sementara dokumen kerja sama yang ditandatangani adalah PKS antara Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim serta PKS antara Asisten Pemulihan Aset dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Kajati Kaltim Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., dalam sambutannya mengharapkan agar melalui kolaborasi ini akan tercipta langkah nyata dan berkelanjutan dalam memastikan setiap anak terlantar mendapatkan hak, perlindungan, pengasuhan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud menegaskan bahwa anak terlantar bukanlah beban pembangunan, melainkan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi demi menjamin masa depan generasi bangsa.
“Anak-anak yang terlantar ini bukanlah beban untuk pembangunan. Mereka adalah tanggung jawab negara dan bagian dari masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh kepala daerah, bupati, dan wali kota untuk menjadikan masalah ini sebagai tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Gubernur Rudy mengingatkan agar perjanjian yang ditandatangani tidak berhenti sebatas dokumen administratif, namun harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkrit untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan hak-haknya.
“Jangan sampai penandatanganan hari ini hanya menghasilkan dokumen yang tersimpan rapi, tetapi anak-anak kita terlantar dan tidak tertangani. Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi, tetapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujarnya.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id