Better experience in portrait mode.
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen

Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%

Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Hasil penyidikan menemukan program pelaksanaan kegiatan tersebut hanya tercapai 0% padahal anggaran telah dicairkan sebesar Rp2,48 miliar.

Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen

Ketiga orang tersangka itu adalah inisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, dan DRL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (12/11/2026) mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita.

"Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain," ujar Wido.

Kasus Posisi

Perkara ini bermulai dari pelaksanaan dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD di Tahun Anggaran 2025. 

Dua paket pekerjaan itu adalah Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.009.385.000.

Dalam proses tender pada 12 September 2025,  PT Cie Elegan Construction ditetapkan sebagai pemenang tender

Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 dan Nomor 18/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.

Namun dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik sebesar 0% (nol persen).

Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%

Peran Tersangka

Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik menemukan dugaan perbuatan dan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan serta pengendalian kedua paket pekerjaan tersebut.

Tersangka ID selaku PPK diduga tidak melaksanakan pengendalian kontrak secara semestinya, tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari Konsultan Pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.

Selain itu, PPK juga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik. 

Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025 tanpa didahului teguran ketiga serta tidak melaksanakan tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, maupun addendum kontrak. Jaminan uang muka juga tidak dicairkan terlebih dahulu.

Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%

Sementara terhadap Tersangka OL dan Tersangka DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan, penyidik menemukan dugaan bahwa keduanya tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan perkembangan teknis, tidak berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, serta tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK.

Kedua PPTK tersebut juga diduga telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, namun tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Perkiraan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/ DST/ PL13.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/ DST/ PL12.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100% pada Tahun 2025. Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga capaian progres fisik hanya sebesar 0%.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.

Kerugian keuangan negara tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kedua kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dilakukan pencairan sebagaimana mestinya.

Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%

Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Primair Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
 

Subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Guna kepentingan penyidikan, para tersangka diputuskan menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen

Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK Jumat, 13 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP Jumat, 13 Nov 2026 13:59 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing Jumat, 13 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah Jumat, 13 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta Kamis, 12 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme Kamis, 12 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah Kamis, 12 Nov 2026 10:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 00:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Selasa, 10 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar Selasa, 10 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra Selasa, 10 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi,  Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi, Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah Selasa, 10 Nov 2026 08:10 WIB

Baca Selengkapnya
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas Senin, 09 Nov 2026 19:50 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR Senin, 09 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH Senin, 09 Nov 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya