STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Hasil penyidikan menemukan program pelaksanaan kegiatan tersebut hanya tercapai 0% padahal anggaran telah dicairkan sebesar Rp2,48 miliar.
Ketiga orang tersangka itu adalah inisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, dan DRL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (12/11/2026) mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita.
"Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain," ujar Wido.
Perkara ini bermulai dari pelaksanaan dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD di Tahun Anggaran 2025.
Dua paket pekerjaan itu adalah Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.009.385.000.
Dalam proses tender pada 12 September 2025, PT Cie Elegan Construction ditetapkan sebagai pemenang tender
Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 dan Nomor 18/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik sebesar 0% (nol persen).
Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik menemukan dugaan perbuatan dan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan serta pengendalian kedua paket pekerjaan tersebut.
Tersangka ID selaku PPK diduga tidak melaksanakan pengendalian kontrak secara semestinya, tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari Konsultan Pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, PPK juga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025 tanpa didahului teguran ketiga serta tidak melaksanakan tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, maupun addendum kontrak. Jaminan uang muka juga tidak dicairkan terlebih dahulu.
Sementara terhadap Tersangka OL dan Tersangka DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan, penyidik menemukan dugaan bahwa keduanya tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan perkembangan teknis, tidak berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, serta tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK.
Kedua PPTK tersebut juga diduga telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, namun tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/ DST/ PL13.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/ DST/ PL12.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100% pada Tahun 2025. Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga capaian progres fisik hanya sebesar 0%.
Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.
Kerugian keuangan negara tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kedua kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dilakukan pencairan sebagaimana mestinya.
Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Primair Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Guna kepentingan penyidikan, para tersangka diputuskan menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id