STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) Muhibuddin, S.H., M.H., menyetujui permohonan penyelesaian penuntutan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) perkara tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atas nama tersangka Pandi Glapia Putra yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara.
Persetujuan pelaksanaan MKR tersebut disampaikan Kajati Sumut usai menggelar ekspose permohonan keadilan restoratif dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Utara Naungan Harahap, S.H., M.H., bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Tapanuli Utara pada Rabu, 11 November 2026.
Perkara pidana itu bermula saat Tersangka Pandi Glapia Putra Manalu melakukan tindak kekerasan dengan mengambil sebuah batu dan melemparkan ke arah korban Aslina Sihombing pada Jumat, 27 Februari 2026 sekitar pukul 12.30 WIB, di Ruma Ijuk, Desa Lumban Silintong, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Namun batu yang semula menyasar Aslina hanya mengenai rumah korban.
Tak puas sampai di situ, tersangka lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah batang besi dengan panjang 1 meter dan menghampiri korban sambil mengeluarkan ucapan bernada ancaman, “ Ikkon Hu Pamate Ho (akan kubunuh kau)”.
Ucapan tersebut dimaksudkan untuk mengancam korban agar tidak mempermasalahkan batas-batas tanah tersebut memiliki masalah mengenai batas-batas tanah perladangan.
Perselisihan ini ternyata bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya tersangka dan korban juga pernah berselisih terkait tapal batas perladangan.
Namun pada perbuatan yang terakhir, Korban yang trauma dan ketakutan melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Tersangka selanjutnya menjalani proses hukum dan ditetapkan melanggar pasal 448 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam proses penanganan penuntutan, tim jaksa fasilitator menginisiasi penyelesaian perkara melalui MKR dengan melakukan profiling tersangka.
"Setahu saya , sejauh yang saya tahu, semua baik-baik saja. mungkin karena emosi sesaat dan ada konflik maka terjadi ancaman begini. Tapi sejauh yang saya tahu, hubungan keluarga mereka baik-baik saja. Setahu saya Lae Pandi ini baik kepada orang tua, membantu orang tua, membantu keseharian orang tua bertani dan membantu kebutuhan di rumah," tutur tetangga Tersangka, Ismail Lumbantoruan.
Selain itu, Jaksa Fasilitator memfasilitasi perdamaian antara pihak yang berselisih dan permintaan maaf tersangka diterima tanpa syarat oleh korban. Kedua pihak juga menandatangani dokumen perdamaian disaksikan tetangga, tokoh agama dan masyarakat, serta perangkat desa setempat
Usai paparan dari Kajari Tapanuli Utara, Kajati Sumut yang didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumut Suhendri, S.H., M.H., serta para Kepala Seksi bidang Pidana umum mengatakan bahwa setiap penanganan perkara pidana meminta para Jaksa agar benar benar dan dengan mengedepankan Nurani dalam penanganannya.
Kajati Sumut mengingatkan proses penegakan hukum harus mempertimbangkan manfaat positif hukum itu sendiri, tidak serta merta memenjarakan atau melakukan penindakan secara pidana akan memperbaiki sikap atau sifat pelaku. Jika perkara yang ditangani dianggap memenuhi persyaratan, Kajati Sumut menyarankan untuk melaksanakan MKR sebagai alternatif penegakan hukum.
"Kita berharap dengan mekanisme keadilan restoratif maka kerukunan dan kedamaian ditengah hubungan sosial di masyarakat dapat terus terjaga," ujar Kajati sumut.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id