STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) berkomitmen menjalakan peran penegakan hukum melalui pendekatan humanis terhadap sejumlah perkara tindak pidana umum kategori ringan. Peran itu diwujudkan dengan menjalankan instrumen penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (MKR) dan pengakuan bersalah atau plea bargain kepada para tersangka.
Pelaksanaan mekanisme penyelesaian perkara itu dilaksanakan saat Kejati Sultra menggelar eksposes penyelesaian perkara pidana umum pada Rabu, 4 November 2026 lalu.
Ekspose dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sultra Dr. Darmukit, S.H., M.H., didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Yuana Nurshiyam, S.H., M.Hum, dan jajaran Pidum Kejati Sultra. Turut hadir secara daring adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka, Kajari Konawe Selatan, serta para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) dari masing-masing Kejaksaan Negeri (Kejari) pengusul.
Dalam kegiatan eksposes yang berlangsung pada Rabu, 4 November 2026 tersebut, Kejati Sultra menerima permohonan ekspose terhadap 8 perkara Pidum dari 3 satuan kerja. Sebanyak 5 perkara diusulkan penyelesaiannya melalui MKR dan 3 perkara lainnya diajukan untuk diselesaikan melalui mekanisme plea bargain.
Perkara yang Disetujui Melalui MKR
Dari perkara yang diajukan tersebut, Kejari Kolaka mengajukan penghentian 4 perkara melalui MKR. Keempat permohonan itu adalah perkara atas nama Prengki Puradinsa alias Pengki, dalam perkara penganiayaan dan disangka melanggar Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undag-undang Hukum Pidana (KUHP).
Perkara kedua atas nama Safri bin Waheyako dalam kasus pencurian dan disangkakan melanggar Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyelesaian melalui MKR dipertimbangkan karena korban telah memaafkan pelaku dan menyetujui perdamaian tanpa persyaratan. Kedua pelaku juga mengakui kesalahannya serta bersedia melaksanakan kegiatan sosial membersihkan masjid selama 14 hari.
Kejari Kolaka juga mengajukan penyelesaian MKR terhadap perkara atas nama Budiwan S.E. alias Wawan, yang disangkakan melanggar Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan penyesuaian sebagaimana bahan ekspose.
MKR dipertimbangkan karena pelaku menyesali perbuatannya dan telah tercapai perdamaian secara sukarela dengan korban. Pertimbangan lainnya mencakup keberlangsungan keluarga dan kepentingan kedua anak mereka. Pelaku juga bersedia memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan.
Terakhir adalah perkara penyalahgunaan narkotika atas nama Mansur alias Aming, dengan sangkaan alternatif Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan pemulihan dipertimbangkan agar yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.
Berdasarkan asesmen terpadu, yang bersangkutan dikategorikan sebagai pengguna atau penyalahguna dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama dua bulan.
Satu perkara lain yang disetujui penyelesaiannya melalui MKR berasal dari Kejari Baubau terhadap Tersangka Haajustiar Ashar alias Aju, yang disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak penganiayaan. MKR dipertimbangkan karena pelaku telah meminta maaf, korban bersedia berdamai secara sukarela, serta pelaku menunjukkan tanggung jawab melalui penitipan uang sebesar Rp3 juta sebagai bentuk pemulihan kerugian korban.
Tiga Perkara Plea Bargain
Selain perkara MKR, Kejati Sultra juga turut menggelar ekspose tiga perkara melalui mekanisme Plea Bargain atau pengakuan bersalah terhadap dua perkara yang diajukan Kejari Kolaka dan satu perkara dari Kejari Konawe Selatan.
Ketiga perkara tersebut masing-masing berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan penipuan atau penggelapan. Mekanisme ini dibahas dengan mempertimbangkan pengakuan tersangka atas perbuatannya, sikap kooperatif, serta kesediaan untuk bertanggung jawab, termasuk melalui pembayaran restitusi.
Pada perkara dari Kejari Konawe Selatan atas nama Mastina alias Bunda binti Bamba, yang disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, upaya perdamaian melalui MKR sebelumnya tidak mencapai kesepakatan karena korban menolak berdamai. Selanjutnya, perkara tersebut diajukan melalui mekanisme Plea Bargain dengan mempertimbangkan pengakuan tersangka dan kesediaannya memberikan restitusi sebesar Rp1 juta.
Kejati Sultra Menyetujui Penyelesaian 5 Perkara Melalui MKR dan 3 Plea Bargain
Follow
Rekomendasi
