STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menyetujui permohonan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif (MKR) empat perkara tindak pidana umum dari tiga Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jawa Timur. Keempatnya berasal dari Kejari Kota Malang, Kejari Kabupaten Pasuruan, dan Kejari Nganjuk.
Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose bersama yang dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) , Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., yang turut dihadiri Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., jajaran Bidang Pidum, serta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan jajaran Pidum dari tiga satuan kerja pengusul pada Rabu, 4 November 2026.
Adapun empat perkara yang diajukan itu adalah dua perkara penipuan atau penggelapan berdasarkan Pasal 492 atau Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masing-masing diajukan oleh Kejari Kota Malang dan Kejari Nganjuk. Satu perkara penggelapan dengan pemberatan, penggelapan, atau penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 488, Pasal 486, atau Pasal 492 KUHP, yang diajukan oleh kejari Kabupaten Pasuruan.
Satu perkara lainnya menyangkut penyalahgunaan narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang diajukan oleh Kejari Nganjuk.
Dalam pertimbangannya, Wakajati menilai keempat pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukumn Acara Pidana (KUHAP).
Di antaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau berupa pidana denda kategori ringan, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat.
Sementara itu, terhadap perkara penyalahgunaan narkotika, Wakajati menyetujui penyelesaian melalui rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP).
Langkah tersebut didasarkan pada terpenuhinya persyaratan serta hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) setempat.
Dalam ekspose tersebut, turut dibahas pula kesiapan penerapan sanksi pidana kerja sosial yang tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan, tetapi juga diarahkan sebagai upaya pembinaan bagi pelaku.
Melalui pelaksanaan sanksi dan pembinaan pascapenyelesaian perkara diharapkan terbentuk karakter dan perilaku yang lebih baik, tumbuhnya tanggung jawab sosial, sekaligus pulihnya hubungan harmonis antara pelaku dan lingkungan masyarakat.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id