STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) Muhibuddin, SH.,MH memutuskan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Ratna Sri Dewi kepada korbannya Muna Marini warga kota Tanjungbalai.
Penetapan keputusan itu dilakukan oleh Kajati setelah mendengar pemaparan dalam ekspose perkara pidana dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung balai Bobon Robiana, SH.,MH bersama Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjungbalai yang digelar secara virtual di ruang rapat lantai II Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada Jumat, 6 November 2026.
Mengutip keterangan dari instagram resmi Kejati Sumut pada Senin, 9 November 2026, Kajati memimpin ekspose didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Suhendri, SH., M.H., bersama jajaran pejabat struktural pada Bidang Pidana Umum.
Kronologis Perkara
Diketahui peristiwa pidana ini terjadi saat Tersangka Ratna Sri Dewi mendatangi rumah saksi korban di Jalan Gang Suka Jadi Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ntuk menagih bunga hutang sebesar Rp6 juta kepada Saksi Eri Murniati pada Selasa 6 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB.
Namun saksi tidak mau melunasi bunga hutangnya karena telah merasa melunasi pokok hutangnya.
Mendengar jawaban tersebut, tersangka Ratna Sari Dewi emosi dan langsung mengambil 1 unit handphone milik saksi Muna Marini, teman saksi Eri Murniati, yang juga sedang berada di rumah tersebut. Tak hanya itu, tersangka juga menendang perut saksi Eri Murniati dan mengambil sebuah alat setrika untuk dilemparkan ke arah saksi namun mengenai tangan sebelah kiri saksi korban Muna Marini.
Akibat kejadian tersebut, terhadap tersangka dilakukan proses hukum di kepolisian dengan sangkaan melanggar pasal Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
Dalam permohonannya, Kejari Tanjungbalas beralasan pengajuan restorative justice diajukan dengan mempertimbangkan tersangka telah mengakui kesalahannya serta menyatakan penyesalan mendalam dan menyampaikan permohonan maaf yang diterima dengan ikhlas oleh saksi korban. Keduanya saling bermaafan dan memilih lebih menjaga hubungan baik yang telah lama terjalin daripada menuntut tersangka hingga ke pengadilan.
Penyelesaian restorative justice juga didukung oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal para pihak yang diwakili oleh tokoh masyarakat setempat demi menjaga keharmonisan dan ketertiban umum.
Mendengar penjelasan Kejari Tanjungbalai, Kajati Sumut memutuskan menyetujui permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif yang diajukan tersebut.
Dalam arahannya, Kajati Sumut menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara pidana, Jaksa harus mempertimbangkan banyak hal termasuk sisi kemanfaatan hukum maupun sisi kemanusiaan, penanganan perkara dengan pemenjaraan belum tentu menjadikannya semua baik, justru dikhawatirkan akan menanamkan kebencian dan dendam.
"Oleh karenanya setiap perkara baiknya kita kaji dan kita teliti lagi jika memenuhi syarat yang ditentukan maka perkara tersebut semestinya dapat diselesaikan dengan sarana restoratif demi menjaga kebutuhan hubungan sosial di masyarakat, ini Jaksa harus berperan aktif demi kondusifitas di wilayah hukumnya," pesan Kajati Sumut.
Follow
Rekomendasi
