STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah (Sulteng) Zullikar Tanjung, S.H., M.H. menyetujui permohonan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli terkait perkara kecelakaan lalu lintas atas nama tersangka Sanuddin dalam ekspose yang digelar Rabu, 23 September 2026.
Sanuddin ditetapkan sebagai tersangka Perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) atau Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peristiwa pidana ini berawal dari kecelakaan yang terjadi di Simpang Tiga Jalan Moh. Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 11.00 WITA.
Berdasarkan uraian perkara dari Kejari Tolitoli, Sanuddin awalnya mengemudikan mobil pikap dengan tujuan pulang ke rumah. Nahas, saat hendak melintasi jalur berbelok, kendaraan menabrak seorang anak berinisial AR yang berada di sekitar lokasi.
Anak korban dilaporkan masuk ke kolong kendaraan dan mengalami luka-luka sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Mokopido Kabupaten Tolitoli.
Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 29/III/VeR/2026 tertanggal 31 Maret 2026 dari RSUD Mokopido, anak korban mengalami sejumlah luka, antara lain luka robek pada bagian belakang kepala, luka lecet pada mata sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kanan, luka lecet pada kedua lengan atas, serta luka lecet pada kedua lutut.
Dalam dokumen visum tersebut disebutkan luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan keras.
Dalam proses penanganan perkara, jaksa Fasilitator Kejari Tolitoli mempertimbangkan penyelesaian melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dengan mengedepankan pemulihan korban, tanggung jawab tersangka, serta penyelesaian perkara secara proporsional dan berorientasi pada kemanfaatan hukum.
Penerapan mekanisme tersebut mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang disangkakan dilakukan karena kealpaan sehingga dinilai memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
Selain itu, perkara tersebut disebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
Kejari Tolitoli juga mempertimbangkan tujuan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dapat diwujudkan melalui perdamaian antara korban dan tersangka serta pemulihan kerugian korban berdasarkan kesepakatan para pihak.
Dalam proses penyelesaian perkara, Sanuddin disebut telah mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif selama proses hukum, dan menunjukkan penyesalan atas peristiwa tersebut.
Penyelesaian melalui Mekanisme Keadilan Restoratif juga didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai.
Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap permohonan penghentian penuntutan tersebut menjadi bagian dari upaya Kejaksaan menerapkan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.
Dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut, aspek pemulihan, perdamaian, kepentingan korban, tanggung jawab tersangka, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat turut menjadi pertimbangan.
Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif, Kejaksaan terus mendorong penyelesaian perkara yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan.
Kajati Sulteng Menyetujui Permohonan Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Tolitoli
Follow
Rekomendasi
