STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah (Sulteng) Zullikar Tanjung, S.H., M.H., menyetujui penyelesaian dua perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso dan Kejari Sigi dalam eksposes yang digelar pada Senin, 28 September 2026.
Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, perdamaian, serta keseimbangan kepentingan korban, tersangka, dan masyarakat.
Perkara pertama diajukan oleh Kejari Poso dengan tersangka Refi Hermansyah alias Refi atas tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tindak penganiayaan tersebut terjadi di sebuah kebun di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso pada Senin, 25 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 WITA. Peristiwa bermula ketika tersangka mendatangi korban, Nastain, untuk menanyakan pembagian hasil panen kopi yang sebelumnya telah disepakati bersama.
Namun pertemuan yang awalnya hanya obrolan itu berkembang menjadi perdebatan.
Dengan emosi yang sudah memanas, tersangka melakukan penganiayaan dengan menendang wajah korban hingga terjatuh, kemudian memukul bagian pipi kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian bawah mata kiri dan bibir bawah berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Wuasa.
Penyelesaian perkara melalui MKR dipertimbangkan karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Selain itu, tersangka telah mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
Korban juga telah memaafkan tersangka secara ikhlas dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian. Sebagai bentuk tanggung jawab, tersangka memberikan santunan atau penggantian biaya pengobatan sebesar Rp13 juta yang telah diterima oleh korban.
Aksi Kekerasan Picu Antar Desa
Pada kesempatan yang sama, Kejati Sulteng juga menggelar ekspose permohonan penghentian penuntutan melalui MKR atas nama tersangka Moh. Alfin bin Amir yang diduga melanggar Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Peristiwa bermula saat tersangka menghadiri acara tarian dero di Desa Deasi, Kecamatan Sigi Biromaru. Tersangka merasa tersinggung setelah mendengar adanya ejekan dari sejumlah warga Desa Pesaku.
Usai kejadian tersebut, tersangka bertemu dengan korban Rian Candra Fadlula di sebuah kios di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat pada Senin, 25 Mei 2026 sekitar pukul 02.00 WITA.
Tersangka kemudian menghampiri korban, menarik kerah bajunya dengan kedua tangan, serta mengancam akan memukul dan menginjak korban apabila kembali ke Desa Rarampadende.
Akibat tindakan tersebut, korban merasa ketakutan dan melarikan diri hingga meninggalkan sepeda motornya di lokasi. Peristiwa tersebut memicu keributan antara warga Desa Pesaku dan Desa Rarampadende berupa aksi saling lempar batu di wilayah perbatasan kedua desa.
MKR dipertimbangkan karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Selain itu, tersangka telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
Korban telah memaafkan tersangka secara ikhlas sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 11 September 2026. Dalam kesepakatan tersebut, korban tidak menuntut ganti rugi apa pun kepada tersangka atau dilakukan perdamaian tanpa syarat.
Selain itu, telah tercapai pula perdamaian terkait perkelahian antara warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan hubungan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah kedua desa.
Persetujuan penyelesaian kedua perkara melalui MKR menegaskan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang mengedepankan perdamaian, tanggung jawab, pemulihan korban, serta terciptanya kembali ketertiban dan keharmonisan di tengah masyarakat.
Kajati Sulteng Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Poso dan Sigi
Follow
Rekomendasi
