STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menyetujui pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) terhadap enam perkara tindak pidana umum yang diusulkan Kejaksaan Negeri Surabaya dalam ekspose virtual yang digelar Selasa, 16 September 2026.
Eksposes tersebut dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jatim Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., serta jajaran pejabat eselon IV pada Bidang Tindak Pidana Umum.
Kegiatan turut diikuti secara virtual oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Dr. Ida Bagus Putu Widnyana, S.H., M.H., dan jajaran.
Perkara yang Diajukan
Dari enam perkara yang diekspose, sebanyak lima perkara merupakan tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) serta Orang dan Harta Benda (Oharda). Sedangkan satu perkara lainnya merupakan Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL).
Permohonan persetujuan MKR yang diajukan tersebut terdiri dua perkara pencurian yang memenuhi ketentuan Pasal 476 KUHP
Perkara lainnya adalah penganiayaan yang memenuhi ketentuan Pasal 466 ayat (1) KUHP, penggelapan dengan pemberatan yang memenuhi ketentuan Pasal 488 KUHP, penipuan atau penggelapan yang memenuhi ketentuan Pasal 492 atau Pasal 486 KUHP, dan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang disangkakan melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan korban mengalami luka berat.
Penerapan MKR mengacu pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
Penghentian penuntutan dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun atau berupa pidana denda kategori ringan, serta telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
Wakajati Jatim menegaskan bahwa penerapan MKR merupakan bagian dari upaya Kejaksaan menghadirkan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan korban dan hubungan sosial.
Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara diharapkan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak serta masyarakat.
Penerapan Pidana Sosial
Dalam ekspose tersebut turut dibahas penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembinaan terhadap tersangka.
Wakajati menekankan agar pelaksanaannya dilakukan secara tepat dan terukur dengan memperhatikan kesiapan sarana, mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
Kejati Jatim Setujui Penghentian Penuntutan Enam Perkara Pidum Kejari Surabaya melalui Mekanisme Keadilan Restoratif
Follow
Rekomendasi
