STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam sepekan terakhir menyetujui penghentian penuntutan terhadap dua perkara tindak pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Mengutip laman resmi Kejati Jatim, Sabtu 14 November 2026, persetujuan keadilan restoratif tersebut diberikan setelah pelaksanaan ekspose yang dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jatim, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., bersama Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., serta jajaran pejabat eselon IV bidang Pidum.
Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Kejaksaan (Kajari) Kabupaten Madiun dan Kajari Tuban beserta jajaran bidang Pidum masing-masing, Senin 9 November 2026.
Perkara yang Diajukan
Kedua perkara yang disetujui merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara pertama diajukan Kejari Kabupaten Madiun, yakni pencurian satu unit sepeda motor milik korban berinisial OP oleh tersangka berinisial DD.
Peristiwa bermula saat tersangka melihat sepeda motor korban terparkir di depan Toko Emas di Kabupaten Madiun, dalam kondisi tidak terkunci stang. Tersangka kemudian membawa sepeda motor tersebut ke bengkel resmi dengan alasan hendak memperbaiki kunci keyless.
Namun, setelah meninggalkan kendaraan di bengkel, tersangka justru pergi dan kemudian berhasil diamankan anggota Polres Madiun.
Sementara perkara yang diajukan Kejari Tuban diajukan atas nama Tersangka CA. Perkara ini berawal saat tersangka melintas di sekitar gudang pengasapan ikan milik korban berinisial S di Kabupaten Tuban. Tersangka kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil satu tabung gas LPG 3 kilogram, satu unit blower, serta uang tunai Rp20.000.
Barang-barang tersebut dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keperluan anak, dan modal berjualan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp850.000.
Dalam pertimbangannya, Wakajati menilai kedua perkara tersebut telah memenuhi persyaratan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP.
Pertimbangan itu di antaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau berupa pidana denda kategori ringan, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat.
Wakajati mengingatkan agar setiap pengajuan MKR ditelaah secara cermat, termasuk pendalaman perkara dan pemenuhan persyaratan. Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Ditegaskan Wakajati bahwa MKR bukan bentuk pemakluman terhadap tindak pidana, melainkan wujud penegakan hukum yang tetap tegas dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.
Pertimbangkan Pidana Kerja Sosial
Dalam ekspose turut dibahas kesiapan penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana pembinaan bagi pelaku. Melalui pelaksanaan sanksi yang disertai pengawasan dan pembinaan, diharapkan tumbuh karakter serta perilaku yang lebih baik, tanggung jawab sosial, dan pulihnya hubungan harmonis antara pelaku dengan lingkungan masyarakat.
Kejati Jatim Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Pencurian di Madiun dan Tuban
Follow
Rekomendasi
