STORY KEJAKSAAN - Jaksa Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur menetapkan seorang mantan kepala Puskesmas sebagai tersangka perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2022 pada Puskesmas Perawatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur.
Mantan kepala Puskesmas berinisial NAK yang menjadi tersangka dan barang bukti dari perkara yang disidik Pidsus Kejari Halmahera Timur telah diserahkan kepada penuntut umum pada Kamis, 12 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Timur, Firdaus Effendi dalam keterangannya kepada media menjelaskan, penetapan status tersangka dan penahanan dilakukan dari hasil serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, pemeriksaan ahli hingga pengumpulan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan, penyidik menilai terdapat alat bukti yang cukup untuk menetapkan N.A.K. sebagai tersangka,” kata Firdaus.
NAK ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-199/Q.2.18/Fd.2/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026. Pada tahun 2022, tersangka diketahui menjabat sebagai Kepala Puskesmas Perawatan Buli sekaligus pengelola anggaran BOK.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran BOK yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi mencapai Rp1.660.060.000.
Dari hasil penyidikan, tim menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran BOK tersebut. Beberapa penyimpangan seperti kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/atau tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai dalam dokumen pertanggungjawaban, hingga dugaan pemalsuan dokumen pendukung.
Selain itu, ditemukan pula dugaan penggunaan tanda tangan dan cap stempel yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta praktik pinjam nama pelaksana kegiatan.
Berdasarkan hasil penyidikan dan perhitungan ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur melalui laporan Nomor: 95/703/LHA-PKKN/IX/2026 tertanggal 1 September 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 524.562.000.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan terkait dalam KUHP Nasional.
Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang yang sama beserta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Guna kepentingan penyidikan, penyidik Kejari Halmahera Timur melakukan penahanan terhadap tersangka NAK selama 20 hari terhitung sejak tanggal 12 November 2026 sampai dengan 1 Desember 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate.
Kejari Halmahera Timur berkomitmen untuk menangani setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id