STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami keterangan saksi dari pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari, Sulawesi Tenggara bea cukai terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020.
Penyidikan berupa pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung pada Selasa 17 November 2026 juga menghadirkan seorang saksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya menyampaikan tim penyidik memeriksa dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait perkara dugaan korupsi komoditas nikel yang menyeret PT CNI sebagai tersangka korporasi dalam perkara tersebut.
KEJAKSAAN AGUNG
Menurut Kapuspenkum, pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang tengah disidik.
"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ujar Kapuspenkum.
Sehari sebelumnya, Kejagung juga telah meminta keterangan saksi dari KPPBC Kendari berinisial ARL. Pada hari yang sama, Penyidik JAM PIDSUS juga memeriksa saksi berinisial Ab dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Seperti diketahui, Kejagung kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial DS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI dalam perkara ini. Dengan demikian total jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi 6 orang, salah satunya PT CNI sebagai Tersangka Korporasi. Penetapan tersangka DS dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-54/F.2/Fd.2/10/2026 tanggal 15 Oktober 2026.
Penetapan tersangka dilakukan usai Tim Penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, 3 orang ahli, dan penyitaan 143 dokumen serta barang bukti lainnya yang telah mendapatkan persetujuan pengadilan, penggeledahan di beberapa lokasi yakni Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Selatan serta hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP.
Ditambahkan Kapuspenkum bahwa selama proses penyidikan, Kejagung juga telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara kurang lebih Rp401miliar, mengamankan uang hasil penggeledahan USD120.400 dan Rp6.219.700.000 , serta pengembalian uang suap dari pihak ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total Rp194,5 juta dari dari pihak Sucofindo Rp1,085 miliar.
Sebelum DS, Penyidik JAM PIDSUS telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara yang sama dengan salah satunya adalah PT CNI sebagai tersangka korporasi. Empat orang tersangka itu adalah BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM periode 2017-2019, MRI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017-2019.
Dua tersangka lainnya adalah NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode tahun 2017-2019 dan MTP berperan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM periode 2013-2017.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id