STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dalam keterangan resminya menyampaikan penyidik JAM PIDSUS memeriksa tiga orang saksi yang hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan pada Selasa, 17 November 2026.
Ketiga orang saksi yang diperiksa tersebut berasal dari dua perusahaan yang diduga terafiliasi dengan seseorang berinisial AK, serta seorang penyelenggara negara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dua saksi dari perusahaan diduga terafiliasi dengan AK itu adalah inisial LEA dari PT BSJ dan V dari PT DDA. Sementara saksi dari Kementerian ESDM yang diperiksa sebagai saksi adalah inisial RD.
KEJAKSAAN AGUNG
Dalam melakukan proses penyidikan perkara ini, Kapuspenkum memastikan para penyidik JAM PIDSUS melaksanakan tugas dan wewenangannya secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Diketahui PT BSJ ditetapkan sebagai tersangka korporasi berdasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026 setelah dilakukan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) pada Jumat, 6 November 2026.
PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Tim Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan. Perusahaan juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan. Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara
Diketahui PT BSJ dan PT DDA adalah dua perusahaan yang menjadi lokasi penggeledahan tim penyidik JAM PIDSUS pada Kamis, 5 November 2026 lalu. Selain dua lokasi tersebut, penyidik juga menggeledah tiga kantor dan satu rumah terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara Periode tahun 2013 hingga 2025.
Sebuah rumah yang digeledah beralamat di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.
Sementara tiga lokasi kantor lain yang diduga terafiliasi dengan seseorang berinisial AK yang menjadi lokasi penggeledahan adalah PT KAA yang berlokasi di gedung APL Tower Central Park dan PT DDR yang berada di dua lokasi yaitu gedung Mid Plaza dan kawasanan perkantoran SCBD di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat.
Direktur Penyidikan pada Direktorat JAM PIDSUS, Saiful Bahri Siregar mengungkapkan tim penyidik dalam serangkaian tindakan penggeledahan tersebut menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang nikel yang beroperasi di provinsi Sultra, barang bukti elektronik baik berupa handphone, laptop, CPU serta server.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id