STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Bobbi Sandri memastikan penanganan perkara jarimah liwath atau persetubuhan sesama jenis berdasarkan Qanun Aceh yang menyeret dua tersangka berinisial F dan AM terus dilakukan tim penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Penegasan tersebut disampaikan Kajari saat menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan perkara dugaan Jarimah Liwath di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh Banda Aceh, pada Senin, 16 November 2026.
Keterangan pers ini digelar sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan penjelasan mengenai proses dan perkembangan penanganan perkara kepada insan pers dan masyarakat.
Kajari mengungkapkan, sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 18 Agustus 2026, JPU telah melakukan serangkaian proses penanganan mulai dari penelitian berkas perkara, pemberian 17 petunjuk melalui P-19, pemeriksaan tambahan, koordinasi dengan Penyidik, hingga ekspose perkara di tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh.
Hingga penanganan pada 16 November 2026, kedua berkas perkara tersebut belum dinyatakan lengkap atau belum diterbitkan P-21.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterangan tersangka, saksi, dan ahli, JPU menilai bahwa unsur utama Jarimah Liwath sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, belum didukung alat bukti yang cukup.
JPU juga telah menelaah kemungkinan penerapan ketentuan pidana lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, berdasarkan fakta dalam berkas perkara, unsur-unsurnya belum terpenuhi.
Dengan proses penanganan yang terus dilakukan tersebut, Kajari Banda Aceh menegaskan bahwa penyidik menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan independen tanpa perlakuan khusus terhadap siapa pun, dengan tetap berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, dan kecukupan alat bukti.
Kejaksaan berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel serta menghormati kritik dan pengawasan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id