STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Muhammad Syarifuddin menegaskan penuntasan kasus korupsi hingga ke tahap eksekusi aset merupakan faktor penting sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan kepercayaan publik. Namun penanganan perkara saat ini masih menyisakan permasalahan uang pengganti dan barang rampasan yang belum selesai.
Penegasan tersebut disampaikan Kajati Sulsel dalam Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Denda Cukai di Baruga Adhyaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sulsel pada Kamis, 5 November 2026.
Acara ini dihadiri Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI) pada Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) Andi Darmawangsa, Wakajati Prihatin, para asisten, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari), serta Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), serta seksi Pengelolaan Aset dan Barang Bukti (PABB) se-Sulsel.
Diakui Kajati bahwa terdapat potensi pemulihan aset negara yang sangat besar. Untuk itu, kehadiran perwakilan Kejagung dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengurai persoalan sekaligus mencari solusi dalam penyelesaiannya.
“Melalui kegiatan ini akan memberikan pemahaman komprehensif terkait penyelesaian uang pengganti. Terima kasih kepada Direktur Uheksi beserta rombongan yang hadir memberikan arahan kepada kita semua," kata Syarifuddin.
Pada sesi pengarahan, Direktur Uheksi Kejagung, Andi Darmawangsa, mengingatkan jajaran agar presisi dalam menangani pidana korupsi.
"Penanganan harus tepat kasusnya, momennya, konstruksi yuridisnya, dan strategi pengungkapannya. Indikator keberhasilan diukur mulai dari pertanggungjawaban pelaku, pemulihan keuangan, hingga perbaikan tata kelola," tuturnya.
Sepanjang tahun 2026, Kejaksaan mendapatkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasinya secara nasional telah mencapai Rp5,69 triliun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp3,5 triliun.
Andi mengingatkan kewenangan Kejaksaan terkait sita eksekusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 3 Tahun 2024. Khusus di wilayah Sulsel, Direktur Uheksi menyoroti besarnya sisa pekerjaan rumah para jaksa eksekutor.
Dijelaskan Andi bahwa masalah eksekusi kerap mengahapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Sebagai solusi, dibutuhkan formulasi penyelesaian eksekusi yang komprehensif dan inovatif.
“Kita perlukan formulasi SP-4 yang memuat hasil penilaian aset sebagai pengganti tanda bukti pembayaran (Form D-3), integrasi data lintas sektor berbasis IT, serta bersinergi dengan Lapas/Rutan untuk memantau masa ekspirasi terpidana," ujar Andi.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id