STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya melalui Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan seorang tersangka baru berinisial DT dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas PUTR-PKP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Penetapan status tersangka terhadap DT selaku penyedia dalam perkara itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Wido Bhernad dalam keterangannya kepada media di kantor Kejari Maluku Barat Daya pada Rabu, 18 November 2026.
Menurut Wido, penetapan DT sebagai tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh sejumlah alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, hingga barang bukti yang telah disita.
Perkara ini berkaitan dengan dua paket pekerjaan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR-PKP) Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2025. Kedua proyek itu adalah Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.
Kedua paket pekerjaan itu menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil penyidikan diketahui kedua pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga berakhirnya masa kontrak. Hasil pemeriksaan ahli fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk proyek Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 menyebutkan kedua pekerjaan proyek Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan seharusnya mencapai progres fisik 100 persen pada 2025.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan atau progres fisik 0 persen.
Meski capaian progres fisik 0%, faktanya uang muka pekerjaan telah dicairkan sebesar Rp2.483.685.383.
Menrujuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.483.685.383.
Atas dugaan perbuatannya, Tersangka DT disangkakan melanggar primair Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional. Subsidair Pasal 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Guna kepentingan penyidikan, tersangka DT ditetapkan menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak Rabu (18/11/2026)
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga pejabat sebagai tersangka dan menahan mereka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon.
Ketiganya masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei-Wiratan.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id