STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Jejari) Lubuk Linggau menetapkan empat orang tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berbeda pada Selasa, 17 November 2026. Keempat tersangka tersebut langsung menjalani penahanan selama 20 hari guna kepentingan penyidikan.
Perkara pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023–2024. Perkara ini menyeret tiga orang tersangka yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang pengelola Stasiun Pengelolaan Bahan Bakar Umum (SPBU).
Para tersangka adalah inisial DNF selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Januari 2023 sampai Juli 2024, HP selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli 2024-Desember 2024, serta seorang Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau berinisial CAN
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lubuk Linggau, Armein Ramdhani, didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus Willy Pramudya Ronaldo dalam penjelasannya kepada media menjelaskan tim penyidik menemukan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta pemeliharaan kendaraan persampahan pada Bidang Persampahan dan RTH DLH Kota Lubuk Linggau.
Total anggaran untuk kedua kegiatan tersebut selama periode 2023-2024 mencapai Rp7.590.202.150.
Sejumlah dugaan penyimpangan yang ditemukan di antaranya penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi. Selain itu, terdapat dugaan penggunaan kupon BBM secara berlebih, pemalsuan tanda tangan, hingga pengalihan kupon BBM kepada pihak lain. Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan uang cashback yang bersumber dari biaya pemeliharaan kendaraan persampahan.
Dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.502.125.868.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dalam perkara DLH disangkakan melanggar primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. subsidiair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Guna kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026.
Pada hari yang sama, penyidik Pidsus Kejari Lubuk Linggau juga menetapkan seorang tersangka berinisial IT dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau Tahun 2023–2024.
IT ditetapkan sebagai tersangka selaku Penanggung Jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau.
Penyidikan menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan BPPD, khususnya pada pelayanan darah yang dilakukan secara mandiri oleh pasien umum. Penyidik menemukan ketidaksesuaian antara pencatatan yang dilakukan pihak rumah sakit dengan UDD PMI Kota Lubuk Linggau.
Tersangka IT disangkakan telah melanggar primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Secara subsidiair, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp94.680.000.
Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-04/L.6.11/Fd.1/11/2026 tertanggal 17 November 2026. Tersangka IT ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, mulai 17 November hingga 6 Desember 2026.
Dari kedua perkara tindak pidana tersebut, Kejari Lubuk Linggau memperkirakan kerugian keruangan negara mencapai Rp1.596.805.868.
Kejari Lubuk Linggau berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id