STORY KEJAKSAAN - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani menegaskan bahwa pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. Bahkan pemanfaatan AI telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data.

Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan guna mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen.

Hal tersebut disampaikan Jamintel dalam sambutan yang dibacakan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jamintel (Sesjamintel), Sarjono Turin dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026 yang digelar secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan pada Kamis 12 November 2026.

FGD yang mengangkat tema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” ini diprakarsai oleh Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. 

Risiko tersebut meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia.  

Dengan belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan, Jamintel menyatakan bahwa kondisi ini sebaiknya menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan melalui pedoman tata kelola dan mitigasi risiko.

“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” ujar Jamintel.

Lebih lanjut, Jamintel menyampaikan bahwa personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.

Untuk itu, Jamintel mengimbau seluruh peserta FGD agar memberikan masukan strategis dalam penyusunan pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital. Penyusunannya juga perlu melibatkan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS. 

Melalui kegiatan ini, Jamintel berharap pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dapat mewujudkan tata kelola pemanfaatan AI yang bijak dan akuntabel guna mendukung penegakan hukum yang modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045.

Menutup sambutan, Jamintel meminta para peserta FGD aktif memberikan masukan strategis serta bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, dan organisasi profesi, agar implementasi teknologi tetap berjalan sesuai koridor hukum menuju penegakan hukum yang modern dan terpercaya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Said Mirza Pahlevi, Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU, Direktur I hingga Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan Jamintel, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta serta para Kepala Kejaksaan Negeri se Jabodetabek. Sementara itu, Asintel lainnya, Kasi V, Kajari, Kasi Intel, dan Kacabjari seluruh Indonesia hadir secara daring melalui zoom meeting.